- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Selasa, 19 November 2024 | 14:10 WIB
: Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanagara (baju putih pakai peci) menerima kunjungan MenPAN-RB Rini Widyantini (Waning/Humas Kementrans)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 13 November 2024 | 12:27 WIB - Redaktur: Untung S - 258
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) didukung Kementerian Penataan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) untuk mempercepat penataan organisasi dan pengisian jabatan para pegawai di lingkungan Kementerian agar segera bisa melayani masyarakat dengan efektif dan efisien.
"Atas arahan Kementerian PAN-RB dan sesuai arahan Presiden, kami akan berlari kencang agar target-target yang telah ditetapkan akan cepat tercapai dan kami akan mengisi para pejabat sesuai kompetensi yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara terkait pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini dan Wamen PAN-RB Purwadi Arianto di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, seperti dilansir pada Rabu (13/11/2024).
Dalam pertemuan itu, Mentrans didampingi Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi.
Iftitah optimistis dukungan KemenPAN RB bisa mempercepat Kementrans melayani masyarakat.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, menyatakan komitmen dukungan Kementerian PAN-RB untuk terus mendukung Kementrans dalam menata kelembagaan dan pengisian pegawainya, serta menata pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementrans.
"Kami akan membantu mendesain dan melakukan pengisian jabatan. Dan tentunya, kami sudah sepakat dengan Kementrans bahwa pengisian-pengisian jabatan yang ada di Kementrans akan memperhatikan kompetensi pegawai ASN yang sesuai dengan bidang tugas jabatan dan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya." kata Rini.
Menurut MenPAN-RB, selama 25 tahun belakangan ini, program-program transmigrasi dilaksanakan di tingkat Direktorat Jenderal.
“Dalam kabinet Merah Putih, program-program transmigrasi kembali ditangani di tingkat Kementerian, sehingga membutuhkan pemekaran organisasi dan personal,” tandas Rini Widyantini.