Pengelolaan PMI Harus Ditingkatkan untuk Mendukung Pembangunan Nasional

Jakarta, InfoPublik - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa) menekankan pentingnya pengelolaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang lebih baik.

Menurutnya, potensi PMI yang bekerja di luar negeri sangat besar dan dapat menjadi salah satu pendorong pembangunan di Indonesia yang harus dikelola dengan serius. Jumlah PMI dari 2007 hingga 2024 mencapai lebih dari lima juta orang.

Hal tersebut dijelaskan Lisa dalam Dialog Multisektoral Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

"Dalam empat tahun terakhir, jumlah PMI mencapai lebih dari 800 ribu orang. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan," kata Lisa melalui keterangam resminya Kamis (26/9/2024).

Program Desmigratif yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan sejak 2016 bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran, purna pekerja migran, dan keluarga mereka melalui empat pilar utama.

Yaitu Pusat Layanan Migrasi, Usaha Produktif, Komunitas Pembangunan Keluarga, dan Koperasi Desmigratif. Program itu merupakan pengembangan dari program Desbumi yang diinisiasi oleh Migrant CARE sejak 2013.

"Kita memiliki program yang sangat baik untuk memberdayakan pekerja migran. Namun, kita belum melakukan evaluasi terkait sejauh mana dampaknya, data yang dimiliki, serta isu-isu yang dihadapi. Pertemuan ini diadakan untuk memperkuat program ke depannya," tambah Lisa.

Ia juga mengingatkan pentingnya komitmen bersama dari tujuh kementerian yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pelaksanaan Desmigratif pada 2017, yaitu Kemendes PDTT, Kemenpora, Kemenkominfo, Kementerian BUMN, Kemenkop UKM, Kemenkes, dan Kemenparekraf.

Direktur Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Rendra Setiawan menyoroti pentingnya pelindungan pekerja migran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Rendra mengatakan pemerintah hanya dapat memfasilitasi penempatan, bukan memobilisasi masyarakat untuk bekerja di luar negeri.

"Prioritas kami adalah membuka peluang kerja yang luas dan memastikan jalur yang mereka tempuh aman, mulai dari tingkat desa hingga keberangkatan ke luar negeri," kata Rendra.

Melalui Program Desmigratif, ia berharap dapat membangun desa yang mampu memberikan pelindungan menyeluruh bagi masyarakat yang berniat bekerja di luar negeri, mulai dari persiapan hingga kembali ke tanah air.

Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo menambahkan bahwa gagasan awal pembentukan Desbumi pada 2013 adalah mendorong peran pemerintah lokal khususnya di desa dalam tata kelola migrasi aman bagi warganya yang akan bekerja keluar negeri dan juga layanan kepada keluarga dari pekerja migran.

"Mimpi kami ke depan adalah penguatan aspek kebijakan pelindungan pekerja migran dan keluarganya yang meluas, sejak dari desa hingga ke tingkat kabupaten, provinsi dan ke daerah lainnya," kata Wahyu.