Menteri PPPA: Perlindungan Anak di Internet sudah Sangat Mendesak

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan upaya bersama melindungi anak-anak dari berbagai ancaman diranah daring sudah sangat mendesak.

Hal tersebut disampaikannya saat ASEAN Information and Communications Technology (ICT) Forum on Child Online Protection 2024 yang dilaksanakan di Bali pada 25-26 September 2024 sebagai bentuk komitmen dari Rencana Aksi Regional untuk Perlindungan Anak dari Segala Bentuk Eksploitasi dan Pelecehan Daring di ASEAN yang disahkan pada 2021.

"Pada lanskap digital yang berkembang pesat saat ini, ia menjelaskan bahwa anak-anak adalah populasi yang paling rentan menghadapi risiko tinggi di ranah daring, seperti eksploitasi dan pelecehan," kata Menteri Bintang dalam sambutannya secara daring pada Rabu (25/9/2024).

Lanjutnya, ASEAN menghadapi permasalahan yang memprihatinkan dengan maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan secara langsung, dimana kawasan ASEAN menjadi pusat global kasus pelecehan seksual anak.

Berdasarkan hasil penelitian Disrupting Harm yang dilakukan UNICEF pada 2022 menunjukkan antara 1-20 persen anak-anak yang menggunakan internet di enam negara ASEAN telah mengalami beberapa bentuk eksploitasi seksual online dan pelecehan seksual online selama periode 12 bulan penelitian.

Kemudian, Menteri Bintang mengatakan yang lebih memprihatinkan adalah maraknya pelecehan seksual anak yang disiarkan langsung dan kawasan ASEAN telah menjadi pusat global kegiatan mengerikan tersebut.

Para pelaku menggunakan platform pembayaran online (daring) untuk mendanai dan mengendalikan kejahatan mereka. Mereka menargetkan anak-anak melalui promosi dan penipuan, atau bahkan memaksa mereka untuk memproduksi konten yang dibuat sendiri.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar untuk melindungi anak-anak dalam segala aspek, termasuk lingkungan digital. Rencana Aksi Nasional Kemen PPPA memprioritaskan perlindungan hak-hak anak dengan fokus khusus pada keselamatan mereka diranah daring.

Menteri Bintang berharap forum ini akan memberi hasil konkret dan memperkuat sinergi antar negara ASEAN untuk bersama-sama melindungi anak diera digital yang semakin maju ini.

Sedangkan ditingkat nasional, Menteri Bintang mengatakan Indonesia harus memperkuat kerangka hukum dan memprioritaskan literasi digital dalam sistem pendidikan.

"Di tingkat regional, kolaborasi antara negara anggota ASEAN bersama dengan mitra global kita, akan menjadi kunci untuk mengembangkan kebijakan yang kuat, yang melindungi hak dan keselamatan anak-anak di semua lingkungan digital dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak,” kata Menteri Bintang.

Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menegaskan kembali kerja bersama mempromosikan hak anak dan melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi di ranah daring.

Ia juga berharap pada diskusi bisa mengidentifikasi apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga anak-anak diranah daring. Selain itu bisa identifikasi aksi dan komitmen dari sektor teknologi industri agar semua siap dengan pencegahan kekerasan yang bisa dilakukan.

"Kita identifikasi pendorong risiko, apa saja perilaku para pelaku, dan bagaimana perilaku perempuan dan anak saat di dunia online. Selain itu, suara anak-anak sangat berharga dan seharusnya menjadi masukan bagi setiap kebijakan yang dilakukan,” ucap Maniza.

Pada kesempatan ini juga beberapa perwakilan anak mendorong peserta forum untuk menindaklanjuti beberapa pesan yang mereka sampaikan, diantaranya harapan agar platform digital tetap memperhatikan kerentanan anak-anak, menegakkan literasi digital online, dan tetap mementingkan privasi dionline.