Menteri PPPA Serukan Lawan dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang

Jakarta, InfoPublik - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mendorong seluruh pihak baik pemerintah, lembaga, kepolisian, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dan bersinergi melawan sindikat perdagangan orang dan memutus perdagangan orang di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk 'Bersama Ciptakan Migrasi Aman Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang' yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam rangka Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024.

Menteri PPPA menjelaskan, alasan pemilihan tema tersebut sangat erat dengan fenomena saat ini yaitu perubahan iklim, yang menyebabkan sebagian masyarakat bergerak bermigrasi untuk mencari kesejahteraan.

Namun disinilah letak persoalannya, dimana akibat migrasi ini bila tidak dibuat tata kelola sebaik-baiknya maka akan menimbulkan celah yang akan sangat rentan menyebabkan terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada 2023, tercatat telah terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban dewasa berjumlah 252 orang. Sedangkan jumlah korban anak sebanyak 206 orang.

"TPPO merupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan. Berbagai modus operandi terhadap kejahatan ini terus berkembang dari waktu ke waktu dan juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan dari lintas negara sehingga sekelompok pelaku kejahatan dapat berasal dari negara-negara yang berbeda," ujar Menteri PPPA sebagaimana dikutip InfoPublik pada Kamis (1/8/2024).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, mayoritas kasus TPPO di Indonesia terjadi melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online atau penipuan online.

Menteri PPPA mengingatkan bahwa TPPO ini sangat berdampak pada perempuan dan anak-anak yang sering menjadi target utama sindikat perdagangan orang sehingga menuntut kewaspadaan ekstra dari semua pihak.

Banyaknya perempuan dan anak yang menjadi korban TPPO, menurut dia, menggambarkan masih banyak celah yang harus diperbaiki agar tidak membuka potensi terjadinya TPPO, baik dari sisi regulasi, kelembagaan dan mekanisme kerja, infrastruktur termasuk sumber daya manusianya.

"Hal yang terpenting adalah penguatan komitmen, kepedulian dan sinergi dengan para pihak untuk mencegah dan menangani TPPO secara cepat, terkoordinasi, tersinergi, komprehensif, sistematis dari hulu sampai hilir," ucap Menteri PPPA.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemen PPPA telah menerbitkan Permen PPPA No.2 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO Berbasis Masyarakat. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan desa dalam menghilangkan faktor penyebab TPPO dan mencegah masyarakat menjadi korban.

Selain regulasi, Kemen PPPA juga meluncurkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bertujuan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk TPPO.

Hingga saat ini, lebih dari 1.900 desa telah diakui sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Implementasi program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melindungi kelompok rentan dari ancaman perdagangan orang.

Menteri PPPA berharap, kegiatan Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya TPPO dan pentingnya migrasi yang aman. Dengan edukasi dan sosialisasi yang masif hingga ke tingkat desa, diharapkan masyarakat lebih waspada dan mampu melindungi diri dari ancaman tersebut.

"Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan TPPO di Indonesia. Untuk mencapai Indonesia yang bebas dari TPPO, diperlukan upaya berkelanjutan dan sinergi yang kuat dari semua pihak, guna memutus mata rantai perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak," pungkas Menteri PPPA.