Upaya Bapanas Kurangi Susut dan Sisa Pangan di Indonesia

Jakarta, InfoPublik - Dalam upaya mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendukung penuh peluncuran panduan Peta Jalan  Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto seusai menghadiri pembukaan Green Economy Expo 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Rabu (3/7/2024).

"Kami mengapresiasi diluncurkannya Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan oleh Bappenas, dan tentunya berharap menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan praktik terbaik untuk mengurangi sampah makanan dan meningkatkan efisiensi pangan." ujar Andriko dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (4/7/2024). 

Andriko menyampaikan bahwa upaya menurunkan food loss and waste (FLW) di Indonesia sangat urgen karena tidak saja berdampak terhadap ketahanan pangan tapi juga lingkungan hidup dan Ekonomi. 

"Bapanas siap bersinergi untuk mengelola susut dan sisa pangan atau FLW, mengingat Indonesia berada pada peringkat ketiga penghasil sampah makanan terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi," ujar Andriko.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenas, Indonesia menghasilkan antara 23 hingga 48 juta ton sampah makanan setiap tahun. Jumlah ini setara dengan kebutuhan pangan untuk 61 hingga 125 juta orang, atau 29 hingga 47 persen populasi Indonesia. Masalah ini semakin mendapat perhatian serius dengan dimasukkannya pengelolaan sampah makanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029​​. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam menangani masalah sampah pangan di Indonesia guna mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. 

"Pengelolaan sampah makanan adalah langkah kritis dalam mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan meluncurkan peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan, kami berharap dapat memberikan panduan yang jelas bagi semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi secara aktif," ujar Kepala Bappenas​.

Adapun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, pada Senin (10/6/2024) lalu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya melalui program Gerakan Selamatkan Pangan, tengah melakukan  penyusunan regulasi untuk menjawab kondisi faktual di mana sampah pangan (food waste) merupakan salah satu tantangan di sektor pangan. 

"Saat ini kami tengah melakukan penyusunan naskah urgensi terkait upaya penyelamatan pangan dan regulasinya nanti dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres)," ujar Arief. 

Regulasi yang diatur dalam bentuk Perpres tersebut telah melalui kajian yang dilakukan oleh Bapanas melibatkan partisipasi pakar, praktisi, lintas kementerian lembaga, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang terkait, khususnya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Kami terus berproses secara paralel untuk menyusun payung hukum pengaturan penyelamatan pangan berupa Undang-undang sesuai mandat DPR. Hal ini tentunya agar dapat memayungi regulasi penyelamatan pangan yang kemudian bisa diturunkan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan dibawahnya yang lebih operasional," ucap Arief.