Pulau Mare jadi Percontohan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Maluku Utara

Tidore, InfoPublik - Dalam upaya pengembangan kawasan laut pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Tidore menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan konservasi, khususnya di Wilayah Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) atau Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) melalui program Laut Sejahtera (Lautra).

FGD yang digelar di ruang rapat Wali Kota Tidore, Jumat (5/7/2024), terselenggara atas kerja sama DKP dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCF).  

FGD dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Yakub Husain.

Mengawali sambutannya, Yakub menyampaikan bahwa produk perikanan menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat.

Perikanan juga merupakan salah satu kontributor terbesar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung.

Ekonomi laut yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera, lingkungan laut yang sehat, dan perekonomian nasional yang berkembang.

“Atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, kami mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas yang sudah berinisiatif melaksanakan kegiatan FGD Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar," sambung Yakub.

Dia menambahkan, kegiatan ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui Proyek Lautan Indonesia untuk Kemakmuran (Lautra).

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi biru, melalui pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan yang efektif, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya karbon, serta mengurangi kerentanan masyarakat pesisir.

Proyek ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap target keanekaragaman hayati dan perubahan iklim nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

“Melalui FGD Kegiatan Indonesia Ocean For Prosperity (Lautra) di Kota Tidore Kepulauan ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan serta dilakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, terutama pada sektor UMKM, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” paparnya.

Yakub juga mengharapkan kontribusi pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari peserta FGD untuk memberi solusi dan kontribusi bagi pengembangan UMKM masyarakat pesisir di Pulau Mare, yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kota Tidore Kepulauan.

Kepala UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BKKPD) Maluku Utara, Mochtar M. Taher, menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui DKP akan menjadikan Pulau Mare sebagai kawasan percontohan bagi pengelolaan kawasan konservasi perairan lainnya di Provinsi Maluku Utara. Berbagai program akan diarahkan ke kawasan konservasi perairan Pulau Mare.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ICCTF dan Kementerian PPN/Bappenas melalui program Lautra yang telah memasukkan Pulau Mare sebagai salah satu kawasan konservasi penerima program ini. Semoga dengan FGD ini dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Maluku Utara, khususnya pada kawasan konservasi perairan Pulau Mare,” tandas Mochtar.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Khairun Ternate, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Pimpinan OPD terkait, serta lembaga masyarakat lokal, LSM, dan swasta di bidang perikanan dan kelautan Kota Tidore Kepulauan. (uyun/MC Tidore)