Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Transformasi Budaya Kerja Baru

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia terus memfinalisasi skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan optimisme bahwa pemindahan ASN ini akan mewujudkan transformasi budaya kerja yang lebih agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetailkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Dalam rapat, Presiden memberi arahan detail agar kinerja birokrasi di IKN bisa optimal dengan budaya kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif,” ujar Anas seusai rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7/2024) dilansir humas Kementerian PANRB.

Tiga Cara Pemindahan ASN ke IKN

Untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN dilakukan melalui tiga cara utama:

1. Pemindahan Bertahap ASN ke IKN

   Pemindahan ini dilakukan secara bertahap sesuai penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian. "Penapisan kelembagaan ini penting untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pemerintahan," kata Anas. Prioritas diberikan pada 179 unit eselon I di 38 K/L dan 91 unit eselon I di 29 K/L.

   ASN yang pindah pertama kali akan mendapatkan tunjangan pionir, yang besarannya sedang difinalisasi bersama Menteri Keuangan.

2. Formasi Khusus Rekrutmen CPNS untuk IKN

   Rekrutmen CPNS akan segera diumumkan, dengan alokasi 40.021 formasi di Instansi Pusat untuk penempatan di IKN. "Rekrutmen ini mencakup pegawai instansi pusat yang ditempatkan di IKN, termasuk alokasi khusus untuk Kementerian Kesehatan," jelas Anas.

   Pemerintah juga memberikan afirmasi sebesar 5 persen bagi putra-putri terbaik Kalimantan Timur dari formasi tersebut.

3. Mutasi Pegawai dari Pemda di Sekitar IKN

   ASN dari Pemda sekitar IKN dapat mengajukan pindah jika ada formasi yang dibutuhkan. Mutasi ini dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.

Progres Pembangunan Hunian ASN di IKN

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian PPN/Bappenas, 47 tower akan selesai dibangun hingga November 2024. Dari jumlah tersebut, 29 tower akan diisi oleh ASN, sementara sisanya diisi oleh TNI/Polri.

Pada Juli 2024, 8 tower dengan total 48 unit akan tersedia, diikuti 14 tower dengan 840 unit pada September 2024, dan 7 tower dengan 420 unit pada November 2024. Untuk JPT Madya (eselon I), akan diberikan 1 unit hunian, sementara ASN yang belum berkeluarga akan menempati 1 unit dengan 3 kamar bersama 3 ASN lainnya.

Skenario Detail Pemindahan ASN

Setiap kementerian telah menyiapkan data ASN yang akan pindah sesuai dengan ketersediaan hunian. Contohnya, Kemenkomarves akan memiliki 43 unit hunian pada September 2024 dan 17 unit pada November 2024, sedangkan Kemendagri akan memiliki 70 unit hunian pada September dan 28 unit pada November.

Selain itu, pemerintah telah menyusun skenario sistem kerja dan tempat kerja ASN bersama Menteri PUPR, termasuk penempatan menteri dan eselon I di gedung-gedung Kemenko.

Pemindahan ASN ke IKN tidak hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga transformasi dalam sistem kerja dan budaya kerja yang lebih modern dan efisien.