Disrupsi Teknologi Ubah Cara Humas Pemerintah Bangun Strategi Komunikasi

Jakarta, InfoPublik – Strategi komunikasi yang dibangun hubungan masyarakat pemerintah (humas) atau government public relations (GPR) harus berubah seiring masifnya disrupsi teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi melalui platform digital.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam GPR Conference: Layakkah Humas Berada di Eselon 1? yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (22/2/2024).

"Kita menghadapi disrupsi teknologi dan peran platform media sosial yang begitu meningkat. Itu mengubah cara kerja kita dalam membangun strategi komunikasi. Jadi strategi public relations kita pun itu harus melihat lanskap baru ini," kata Wamenkominfo.

Nezar Patria mengatakan, di era disrupsi teknologi, sumber informasi tidak lagi dimonopoli satu sumber media.

Sebab, masyarakat bisa mengakses informasi dari berbagai sumber media dan menjadi konsumen sekaligus produsen informasi, yang bisa memiliki dampak besar terhadap lembaga atau organisasi.

"Media sosial yang bisa menjatuhkan dan bisa menaikkan harga saham, media sosial juga yang bisa membuat satu perusahaan tutup," tuturnya.

Menurut Wamenkominfo, saat ini ada banyak risiko yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi.

Selain risiko operasi, keuangan, atau sosial, Perusahaan dan organisasi juga harus menghadapi risiko politik. 

"Risiko politik ini menjadi salah satu unsur yang sangat penting dan menentukan. Apalagi saat ini risiko politik tidak hanya dimonopoli oleh negara. Sebab, disrupsi bisa mengubah lanskap bisnis, cara kerja organisasi, dan tata kelola," jelas dia.

Oleh karena itu, Nezar Patria meminta praktisi humas pemerintah dapat mengelola kepercayaan masyarakat dengan menerapkan strategi komunikasi yang baik.

Dia mencontohkan kejadian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2022 yang relatif tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dibandingkan pada 2013 lalu.

Situas yang kondusif itu dinilai terjadi karena masyarakat sudah lebih memahami alasan harga BBM harus naik.

"Dengan satu strategi komunikasi yang dibuat, masyarakat lebih paham, kenapa harga BBM itu naik," pungkas Wamenkominfo.