Dukung Pembangunan Daerah, BPPT Jalin Kesepakatan dengan Para Mitra

:


Oleh G. Suranto, Selasa, 18 Juli 2017 | 14:52 WIB - Redaktur: Juli - 470


Jakarta, InfoPublik – Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 hari kedua, Selasa (18/7) yang diaksanakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), selain guna memberikan rekomendasi teknologi kepada pemerintah, industri, swasta, dan para praktisi, juga untuk meningkatkan dukungan teknologi bagi pembangunan nasional di Indonesia.

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Hammam Riza, yang juga sebagai Ketua Pelaksana KTN 2017 mengatakan, di hari kedua ini KTN dilanjutkan  dengan sidang-sidang komisi di bidang teknologi kesehatan, teknologi TIK, dan teknologi transportasi.

Selain itu menurutnya, telah dilakukan serangkaian kesepakatan bersama atau MoU antara BPPT dengan para mitra, terutama Kementrian atau lembaga,  dan pemerintah daerah.

“Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, kita ingin agar pengkajian,  penerapan dan pemasyarakatan iptek, untuk mendukung pembangunan di daerah benar-benar bisa dilaksanakan,” kata Hammam dalam acara KTN 2017 hari kedua, di BPPT Jakarta, Selasa (18/7).

Ia mencontohkan, dari apa yang telah dihasilkan antara lain melanjutkan kerja sama dengan pemerintah daerah yang lain, yaitu tentang penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis akrual yang dilengkapi dengan indikator kinerja.

Disebutkan, Senin (17/7) kemarin peluncurannya telah dilaksanakan oleh Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu e-Performance Base Budgeting atau e-PBB.

Ia mengharapkan dengan sistem e-government yang terpusat, maka seluruh daerah akan menggunakan aplikasi umum yang seragam, harmonis, dan yang terintegrasi.

"Oleh karenanya tidak salah kalau ini kita namakan Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT). Harapan kami, dengan semakin banyak daerah yang tergabung di dalam e-pemerintahan nasional, maka aplikasi umum yang menjadi cita-cita kita untuk bisa mengintegrasikan seluruh tata kelola pemerintahan di bidang keuangan, dalam pengelolaan keuangan, dan dalam pengelolaan target kinerja bisa tercapai,” pungkasnya.