:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 18 Juli 2017 | 14:25 WIB - Redaktur: Juli - 109
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan birokrasi yang bersih memerlukan sinergi dengan perguruan tinggi, dan untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan putusan kebijakan.
“Saya sempat mengusulkan perlunya fungsi perguruan tinggi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengambilan putusan kebijakan pembangunan daerah. Peranan mereka dalam memberikan masukan dalam program pemerintah sangat dibutuhkan,” ujar Mendagri usai acara Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Center of Excellence dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (18/7) seperti yang disampaikan dalam keterangan Kemendagri.
Menurut Mendagri, MoU ini bisa memberikan penguatan sistem. "MoU semacam ini sudah banyak berlangsung, tinggal bagaimana hasilnya bisa lebih dipercepat,” ungkapnya.
Selain itu dia menambahkan, masalah kualitas laporan keuangan terletak pada sumber daya manusia (SDM)-nya. “Mereka banyak tak paham soal akuntasi dan banyak penempatan personil keuangan yang keliru. Kondisi seperti ini, dapat merusak birokrasi pemerintahan. Ada di satu daerah, seorang kepala dinas kesehatan ditempati oleh seorang insinyur teknik sipil. Ternyata, dia adalah bagian dari timses," ujarnya.