:
Oleh G. Suranto, Senin, 17 Juli 2017 | 21:41 WIB - Redaktur: Juli - 356
Jakarta, InfoPublik – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto mengatakan, saat ini negara-negara di dunia menaruh perhatian yang besar pada strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya, terutama dalam menghadapi persaingan global seperti ASEAN Free Trade (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurutnya, inovasi dan teknologi tentu perlu menjadi perhatian dalam mendukung pembangunan Indonesia. Namun saat ini masih lemahnya peran dan eksistensi inovasi teknologi dalam mendukung perkembangan industri nasional, pada hakekatnya tidak terlepas dari permasalahan Sistem Regulasi Teknologi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) dalam mendukung ekonomi berlandaskan Iptek (Knowledge Based Economy) belum terimplementasikan dengan baik dalam berbagai sektor.
Demikian halnya, penerapan dan penguasaan teknologi dalam mengatasi rendahnya daya saing produk masih terbatas, perlu dicarikan solusinya. “Semoga melalui Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 dapat menghasilkan rekomendasi solusi teknologi yang terbaik untuk Indonesia,” kata Unggul dalam pembukaan KTN 2017 di BPPT Jakarta, Senin (17/7).
Ia menuturkan, tujuan dari KTN 2017 ini adalah untuk menyiapkan rekomendasi teknologi yang diperlukan dalam mendukung pengembangan industri nasional, peningkatan daya saing, dan kemandirian bangsa.
Disamping itu, KTN juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah soal kebijakan apa yang harus diambil untuk permasalahan teknologi, karena dalam KTN ini juga banyak menteri-menteri yang memaparkan inovasi mereka.
Ia menambahkan, KTN 2017 yang mengambil tema Inovasi Teknologi untuk Daya Saing dan Kemandirian Bangsa tersebut, berfokus pada tiga bidang, yakni teknologi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi transportasi, diharapkan dapat memberikan masukan kepada wahana sharing antar peneliti tentang masalah perkembangan teknologi terkait.
Gelaran KTN 2017 ini diselenggarakan mulai tanggal 17 hingga 19 Juli 2017, dijadwalkan akan dihadiri oleh sejumlah menteri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kesehatan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Menteri Sekretaris Kabinet.