Anggota DPR: Banyak Kebijakan Kemdikbud Sudah Bagus

Jakarta, InfoPublik - Masalah pendidikan di Indonesia didominasi pada persoalan kebijakan pusat yang diduga tidak diimplementasikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Tingkat kementerian sudah bagus tetapi dengan adanya otonomi pendidikan itu, maka tentu masalah paling besar adalah pada tingkat implementasi," ujar Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat rapat dengar pendapat umum Panja Evaluasi Dikdasmen Komisi X dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7). 

Menurut dia, selama ini kebijakan yang telah diterbitkan oleh kementerian pusat dinilai telah berdampak positif bagi pendidikan dalam negeri. Secara kuantitas telah banyak dikeluarkan untuk segera diimplementasikan pada seluruh wilayah. 

“Banyak kebijakan yang sudah bagus tetapi di tingkat daerah tidak dilaksanakan. Misalkan pemahaman daerah terhadap SNP, kemudian juga tentang tindak lanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta soal kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ucap Nuroji.

Dia menyarankan, keduanya harus segera bersinergi dalam memecahkan persoalan tersebut, sehingga tidak memunculkan ketimpangan yang berdampak negatif pada dunia pendidikan dalam negeri. Jika perlu, pemerintah pusat memberikan sanksi tegas, apabila terdapat suatu daerah yang tidak menjalankan kebijakan pusat.

“Perlu ada kebijakan yang lebih ekstrim yang mengatur mekanisme dari pemerintah pusat ke daerah, yakni kepada para kepala daerah, untuk memberikan sanksi dan reward bagi pembangunan pendidikan ini,” tegasnya.

Ia meyakini, banyak daerah yang punya anggaran cukup besar, tetapi tidak paham terhadap pendidikan. Akibatnya, masalah kualitas pendidikan didaerah tersebut dibawah dari daerah lainnya. “Banyak daerah yang punya uang banyak tetapi tidak mau perhatian pada pendidikan, namun banyak juga daerah yang tidak punya uang. Ini mungkin salah satu kelemahan otonomi pendidikan kita” pungkasnya.