:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, Pemerintah secara maksimal akan memastikan tahapan persiapan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) berjalan dengan lancar.
“Pada tahap persiapan, Pemerintah concern pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk tahap awal ada di 45 Kota dan 6 Kabupaten dengan jumlah 1, 4 Juta KPM yang data nama dan alamatnya bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT), " kata Menko PMK usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) di kantor Kemenko PMK, seperti dalam keterangannya, Senin (6/2).
Menurutnya, penyaluran BPNT akan segera efektif saat Perpres telah ditetapkan oleh Presiden. Draft Perpres tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah secara Non Tunai hingga kini sudah disiapkan untuk mendapatkan persetujuan Presiden. “Terkait dengan pelaksanaan penyaluran BPNT yang akan dilaksanakan pada akhir Februari ini, setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) agar mengantisipasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,” imbaunya.
Sebelumnya, pada Rapat Terbatas (Ratas) 26 April 2016 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan bahwa seluruh Bantuan Sosial atau Bantuan Pemerintah harus dalam bentuk Non Tunai dan terintegrasi dalam satu kartu agar mudah mengecek dan mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Dalam hal ini Kemenko PMK telah ditunjuk Presiden agar mengkoordinir pelaksanaannya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK telah melaksanakan beberapa kali Rakor berjenjang sejak tingkat teknis eselon I hingga Tingkat Menteri, terakhir pada 8 November 2016 lalu. Rakor kali ini bertujuan untuk membahas persiapan pelaksanaan BPNT, sekaligus memastikan penyalurannya terlaksana dengan baik, selain mempercepat beberapa hal yang membutuhkan penyelesaian dan tindak lanjut yang segera. BPNT merupakan konversi sebagian dari program Beras Sejahtera (Rastra).