:
Oleh Astra Desita, Kamis, 7 April 2016 | 01:59 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 213
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalahkan dinas pendidikan setempat yang lamban dalam mengantisipasi ketiadaan naskah braille.
"Ketiadaan soal UN terjadi, karena info dari dinas pendidikan setempat yang terlambat lapor ke pusat, sehingga pusat menjadi kesulitan melayaninya," tegas Irjen Kemdikbud Daryanto di Jakarta, Rabu (6/4).
Siswa tunanetra di sejumlah daerah kesulitan dalam mengikuti ujian nasional (UN) karena tidak adanya soal braille. Laporan tersebut berdasarkan pengaduan yang berasal dari Mataram, Jakarta, Karanganyar, Sidoardjo, dan Makassar yang masuk ke posko pengaduan UN FSGI.
Pengawas kemudian membacakan soal, namun peserta tetap merasa kesulitan karena soal-soal yang disertai gambar, simbol, dan grafik tidak bisa dijelaskan si pengawas, sehingga peserta tunanetra dipaksa berimajinasi.
"Saran saya ke depan adalah diupayakan usulan dari dinas pendidikan setempat disampaikan tepat waktu, agar teman-teman di kantor pusat dapat menyediakan lembar braille tepat waktu," jelas dia.
Meskipun demikian, Kemendikbud menolak dikatakan diskriminatif karena tidak ada lembar braille pun, pihaknya masih bersedia membantu melayani bahkan membacakan soal demi siswa yang bersangkutan.
Kapuspendik Kemendikbud Nizam, juga menyalahkan daerah yang selalu telat dalam memberikan laporan ke pusat. Contohnya, Surabaya yang baru melapor pada hari Jumat atau tiga hari sebelum pelaksanaan UN.
"Selama ini penyakitnya laporan tersebut telat atau tidak akurat," tegas Nizam.
