:
Oleh G. Suranto, Rabu, 6 April 2016 | 12:37 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 486
Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menjadi opsi pengganti kebijakan, jika sistem 3 In 1 dihapuskan.
“Tunggu evaluasi hasil uji coba penghapusan 3 In 1. Ini kan baru dua hari diadakan uji coba, belum bisa dipastikan. Kita butuh dua minggu untuk evaluasi,” kata Gubernur di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4).
Menurutnya, penanganan pemasangan ERP juga akan diubah. Rencana awal akan dibangun oleh swasta, tapi dibatalkan dan ditangani sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.
Alasan mengubah pembangunan ERP, karena prinsip dasar kebijakan itu pengaturan jalanan. Jika diserahkan ke pihak swasta, dikhawatirkan ERP hanya dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan.
“Kalau swasta, orang bikin sistem itu pasti ingin dapat duit, saya pikir-pikir, saya ubah ERP punya DKI saja, swasta nggak usah ikutan,” tandasnya.
Ia menambahkan, ERP akan mulai dikerjakan tahun depan, dan ERP ini dipersiapkan untuk pengganti kebijakan 3 In 1 yang dianggap tidak efektif mengatasi kemacetan. Namun, menjelang ERP, pihaknya berencana memberlakukan kebijakan ganjil genap.
“Jadi opsi penggantinya ERP, sebelum ERP opsi kita ganjil genap, selain dua itu enggak ada lagi,” ungkapnya.