Nasional Politik & Hukum
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH) menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di desa.