Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Jumat, 22 Januari 2016 | 11:45 WIB

Negara Hadir Cegah Masalah Sosial Pemulangan Anggota Gafatar Ke Daerah Asal

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah harus hadir dalam proses pemulangan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ke daerah asal, agar tidak terjadi masalah sosial.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Jumat, 22 Januari 2016 | 09:00 WIB

SKB Pelarangan Gafatar Tunggu Fatwa MUI

Jakarta, InfoPublik- Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem) menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Indonesia.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Kamis, 21 Januari 2016 | 14:55 WIB

DPR Minta Penegak Hukum Usut Peredaran Buku TK Bermuatan Radikalisme

Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta penegak hukum dan kementerian terkait mengusut tuntas peredaran buku bacaan Taman Kanak-kanak (TK) bermuatan radikalisme di Depok, Jawa Barat.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Kamis, 21 Januari 2016 | 14:12 WIB

Roadmap E-Government 2016-2019 Disempurnakan

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyempurnakan peta jalan (roadmap) e-government 2016-2019.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Kamis, 21 Januari 2016 | 13:58 WIB

Kominfo Cabut 26 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kominfo melalui Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika mencabut 26 izin penyelenggaraan telekomunikasi untuk jasa dan jaringan.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Kamis, 21 Januari 2016 | 12:34 WIB

Pimpinan Lembaga Negara Sepakat Revisi UU Terorisme

Jakarta, InfoPublik - Pertemuan presiden dengan pimpinan lembaga di Istana Negara beberapa hari lalu, sepakat atas usulan revisi Undang-undang Terorisme.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Kamis, 21 Januari 2016 | 11:44 WIB

Pemerintah Siapkan Revisi UU Pilkada

Jakarta, InfoPublik - Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada sedang disiapkan oleh pemerintah. Selain UU Pilkada, revisi juga akan dilakukan terhadap UU Paket Politik.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:31 WIB

Komisi III Minta Kejagung Tangani Perkara Berdasarkan Fakta

Jakarta, InfoPublik- Komisi III DPR RI meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani setiap perkara berdasarkan fakta dan undang-undang.

Terpopuler Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Fatkhurrohim
Minggu, 3 November 2024 | 21:56 WIB

Latihan Gabungan TNI dan ADF: Keris Woomera 2024 Resmi Dibuka di Darwin

Nasional Politik & Hukum

Oleh Pasha Yudha Ernowo
Senin, 4 November 2024 | 08:04 WIB

KPK Perkuat Peran Penyuluh sebagai Ujung Tombak Edukasi Antikorupsi di Indonesia

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Senin, 4 November 2024 | 15:18 WIB

Kementerian Imipas Prioritaskan NTT untuk Pencegahan TPPO dan TPPM

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Selasa, 5 November 2024 | 05:59 WIB

Kapolri dan Menhut Bahas MoU Penegakkan Hukum di Kawasan Hutan

First<2651 2652 2653 2654 2655 >Last

Ndak Kaop Harapan Baru untuk Bahasa Lumajangan bagi Generasi Milenial

Tanggap Cepat, Pj. Bupati Lumajang Beri Bantuan Korban Angin Puting Beliung

Persiapan Matang, 125 Atlet Lumajang Siap Berlaga di 15 Cabang Olahraga POPDA XIV Jatim

Peran TNI AD di Desa Labruk Kidul Lumajang untuk Pangan Nasional

Sinergisitas Penyaluran Air Bersih di Desa Merakan Lumajang

Negara Hadir Cegah Masalah Sosial Pemulangan Anggota Gafatar Ke Daerah Asal

SKB Pelarangan Gafatar Tunggu Fatwa MUI

DPR Minta Penegak Hukum Usut Peredaran Buku TK Bermuatan Radikalisme

Roadmap E-Government 2016-2019 Disempurnakan

Kominfo Cabut 26 Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pimpinan Lembaga Negara Sepakat Revisi UU Terorisme

Pemerintah Siapkan Revisi UU Pilkada

Komisi III Minta Kejagung Tangani Perkara Berdasarkan Fakta