Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Dian Thenniarti
Jumat, 22 Januari 2016 | 16:08 WIB

Masyarakat Jangan Terima Titipan Bagasi Dari Orang Tak Dikenal

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengimbau masyarakat agar tidak menerima titipan bagasi apapun dari orang yang tidak dikenal, khususnya dalam areal bandara.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Jumat, 22 Januari 2016 | 15:57 WIB

TNI Berangkatkan 175 Personel Satgas Kompi Zeni ke Kongo

Jakarta, InfoPublik - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberangkatkan 175 Personel Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-M/Monusco (Mission de Lâ€™Organisation des Nations Unies pour La Stabilisation en Republique Democratique du Congo)

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Jumat, 22 Januari 2016 | 15:07 WIB

Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Revisi UU Antiteroris

Jakarta, InfoPublik - Ketua DPR Ade Komarudin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang memilih revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dibanding menerbitkan Perppu.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Jumat, 22 Januari 2016 | 15:05 WIB

Mendagri: Gafatar Menyimpang dari Islam

Jakarta, InfoPublik - Ajaran organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah menyimpang dari agama Islam. Penilaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jumat (22/1).

Nasional Politik & Hukum

Oleh R.M. Goenawan
Jumat, 22 Januari 2016 | 15:02 WIB

UU Antiterorisme Harus Beri Kewenangan Lebih Kepada Aparat

Jakarta, InfoPublik - Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiterorisme) semakin kencang disuarakan oleh berbagai pihak pascaserangan bom dan tembakan membabi buta di Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1).

Nasional Politik & Hukum

Oleh Juliyah
Jumat, 22 Januari 2016 | 14:58 WIB

Eks Gafatar Segera Dipulangkan Ke Daerah Asalnya

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah berencana memulangkan eks pengikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang saat ini berada dipengungsian di Kalimantan Barat ke daerah asalnya masing-masing diantaranya di Jawa dan Sumatera.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Jumat, 22 Januari 2016 | 14:55 WIB

Lima Hal yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Revisi UU Terorisme

Jakarta, Info Publik - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme bergulir keras paskateror bom di Kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1). Meski ada tuntutan dari Badan Intelijen Negara kewenangan menangkap

Nasional Politik & Hukum

Oleh G. Suranto
Jumat, 22 Januari 2016 | 13:26 WIB

Basuki Siap Jadi Saksi Kasus Korupsi UPS

Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan siap menjadi saksi sidang kasus korupsi Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan terdakwa Alex Usman.

Ndak Kaop Harapan Baru untuk Bahasa Lumajangan bagi Generasi Milenial

Tanggap Cepat, Pj. Bupati Lumajang Beri Bantuan Korban Angin Puting Beliung

Persiapan Matang, 125 Atlet Lumajang Siap Berlaga di 15 Cabang Olahraga POPDA XIV Jatim

Peran TNI AD di Desa Labruk Kidul Lumajang untuk Pangan Nasional

Sinergisitas Penyaluran Air Bersih di Desa Merakan Lumajang

Masyarakat Jangan Terima Titipan Bagasi Dari Orang Tak Dikenal

TNI Berangkatkan 175 Personel Satgas Kompi Zeni ke Kongo

Ketua DPR Apresiasi Keputusan Presiden Revisi UU Antiteroris

Mendagri: Gafatar Menyimpang dari Islam

UU Antiterorisme Harus Beri Kewenangan Lebih Kepada Aparat

Eks Gafatar Segera Dipulangkan Ke Daerah Asalnya

Lima Hal yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Revisi UU Terorisme

Basuki Siap Jadi Saksi Kasus Korupsi UPS