Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:24 WIB

DPD RI Setuju GBHN Dihidupkan Kembali

Jakarta, Info Publik - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyetujui gagasan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Usul untuk membentuk kembali GBHN itu bisa dilakukan lewat amandemen kelima UUD 1945.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Untung S
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:24 WIB

KPK Sudah Tetapkan Empat Tersangka Sementara Suap DWP

Jakarta, InfoPublik-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu baru saja menggelar ekspose atau gelar perkara kasus dugaan suap terhadap anggota DPR RI berinisial DWP, dan memutuskan menetapkan empat tersangka sementara kasus ini.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Untung S
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:24 WIB

Tiga Alasan Utama KPK Tetapkan RJ Lino Sebagai Tersangka

Jakarta, InfoPublik-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki alasan dan dasar yang kuat mengenai bukti permulaan sehingga memutuskan penetapan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kor

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:23 WIB

Panglima TNI Berikan Bantuan 20 Sepeda di Pulau Lakor

Jakarta, InfoPublik - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membagikan bantuan 20 sepeda di Pulau Lakor, Maluku Barat Daya, Rabu (20/1).

Nasional Politik & Hukum

Oleh Tri Antoro
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:20 WIB

Presiden: Payung Hukum Pencegahan Teror Sangat Mendesak

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo menyampaikan payung hukum pencegahan tindak terorisme sangat mendesak untuk segera diselesaikan.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Rabu, 20 Januari 2016 | 22:17 WIB

LPSK Dukung Penguatan UU Terorisme

Jakarta, InfoPublik - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung kaji ulang UU Terorisme yang dilontarkan Presiden Joko Widodo kepada para pimpinan lembaga negara, beberapa waktu lalu.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Masfardi
Rabu, 20 Januari 2016 | 13:10 WIB

UU Antiteroris Perlu Segera Direvisi

Jakarta, InfoPublik - Revisi terhadap Undang-undang (UU) Antiteror diperlukan agar aparat memiliki kewenangan untuk menindak kelompok yang berpotensi melakukan teror. Dengan regulasi yang ada saat ini, aparat tidak bisa menindak apa-apa terhadap mereka ya

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Rabu, 20 Januari 2016 | 11:38 WIB

Kemdagri: Gafatar Tersebar dari Sumatera sampai Maluku

Jakarta, InfoPublik - Organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) telah memiliki anggota dari Pulau Sumatera sampai Maluku. Padahal, organisasi ini pernah dibubarkan pada 2009.

Ndak Kaop Harapan Baru untuk Bahasa Lumajangan bagi Generasi Milenial

Tanggap Cepat, Pj. Bupati Lumajang Beri Bantuan Korban Angin Puting Beliung

Persiapan Matang, 125 Atlet Lumajang Siap Berlaga di 15 Cabang Olahraga POPDA XIV Jatim

Peran TNI AD di Desa Labruk Kidul Lumajang untuk Pangan Nasional

Sinergisitas Penyaluran Air Bersih di Desa Merakan Lumajang

DPD RI Setuju GBHN Dihidupkan Kembali

KPK Sudah Tetapkan Empat Tersangka Sementara Suap DWP

Tiga Alasan Utama KPK Tetapkan RJ Lino Sebagai Tersangka

Panglima TNI Berikan Bantuan 20 Sepeda di Pulau Lakor

Presiden: Payung Hukum Pencegahan Teror Sangat Mendesak

LPSK Dukung Penguatan UU Terorisme

UU Antiteroris Perlu Segera Direvisi

Kemdagri: Gafatar Tersebar dari Sumatera sampai Maluku