:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 12 April 2016 | 13:40 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 236
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri menilai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) masih belum didukung anggaran yang memadai. Padahal Forkompimda memiliki peran strategis dalam pembangunan di daerah.
"Anggaran Forkompimda sangat minim karena sesuai aturan, tidak bisa dialokasikan dalam APBD, padahal perannya cukup vital. Ke depan, kita akan coba merubah ini,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda Kemdagri) Reydonnyzar Moenoek di kantornya, Selasa (12/4).
Menurut Reydonnyzar, selama ini Forkompimda tidak dibantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup. “Anggaran Forkompimda sangat minim karena sesuai aturan, tidak bisa dialokasikan dalam APBD,” katanya.
Ia mengakui telah menyampaikan perlunya ada anggaran dana yang memadai kepada Menteri Dalam Negeri terkait pentingnya peran Forkompimda tersebut. Menurutnya Mendagri bisa memahami dan kemungkinan akan ada perubahan aturan.
“Untuk memaksimalkan peran Forkompimda, selanjutnya akan dibuatkan sebuah sekretariat setara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain fungsinya lebih maksimal, Forkompinda akan bisa mendapatkan anggaran dari APBD-P,” paparnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) berperan memajukan pembangunan nasional dan daerah.Tjahjo mengatakan saat ini masih banyak tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, trafficking, peredaran miras, narkoba, dan psikotropika yang terus meminta korban jiwa.
“Perlu peran penting dari Forkompimda dalam menangani gangguan sosial masyarakat. Pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai bila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif,” katanya.