Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Pasha Yudha Ernowo
Jumat, 21 Maret 2025 | 22:50 WIB

Pemkot Surabaya Terima Hibah Aset Rampasan Negara Senilai Rp11,76 Miliar

Pemkot Surabaya menerima hibah delapan unit tanah dan bangunan senilai Rp11,76 miliar dari KPK, sementara Pemkab Malang juga mendapatkan hibah aset rampasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Pasha Yudha Ernowo
Jumat, 21 Maret 2025 | 22:48 WIB

KPK Serahkan 10 Aset Rampasan ke Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan 10 aset rampasan dari tindak pidana korupsi kepada Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang, dengan total nilai mencapai Rp15,67 miliar, untuk mempercepat pemanfaatan aset demi kepentingan masyarakat.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Pasha Yudha Ernowo
Kamis, 20 Maret 2025 | 21:27 WIB

Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, KPK Apresiasi 21 Pemda Berintegritas

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan mencegah praktik korupsi, KPK menggelar sesi diskusi panel yang membahas langkah strategis di tingkat daerah.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Pasha Yudha Ernowo
Kamis, 20 Maret 2025 | 21:24 WIB

KPK Gugah Komitmen Kepala Daerah Bangun Sistem Cegah Korupsi Pascapelantikan

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki komitmen tinggi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Sinergi dengan DPRD dan perangkat daerah menjadi kunci utama.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Kamis, 20 Maret 2025 | 16:04 WIB

Menhan: RUU TNI Perjelas Batasan TNI Aktif di Ranah Sipil

Kemudian, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiuan, sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Kamis, 20 Maret 2025 | 15:37 WIB

DPR Tegaskan Revisi UU TNI Transparan dan Menjaga Supremasi Sipil

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Kamis, 20 Maret 2025 | 15:24 WIB

Revisi UU TNI 2025: Siap Hadapi Ancaman Siber, Usia Pensiun Perwira Tinggi Naik Jadi 65 Tahun

Revisi itu membawa empat perubahan kunci, termasuk perpanjangan usia pensiun prajurit hingga 65 tahun dan penambahan tugas TNI dalam menanggulangi ancaman siber.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Kamis, 20 Maret 2025 | 13:59 WIB

DPR Setujui RUU Perubahan Tentang TNI Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Berubah

Pengesahan itu disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Sekda Ajak ASN Optimalkan Pelayanan Publik Sambut Lebaran dan HUT Kota Malang

Menikmati Magisnya Malam Pesona Baru Wisata Alam di Tumpak Selo Lumajang

Melasti di Watu Pecak: Harmoni Umat Hindu Tengger Lumajang dengan Alam

Moeslim Fest Ramadan: Menumbuhkan Percaya Diri dan Kecintaan terhadap Islam Sejak Dini

Puluhan Perusahaan di Lumajang Laporkan THR, Pekerja Diharapkan Terima Hak Tepat Waktu

Pemkot Surabaya Terima Hibah Aset Rampasan Negara Senilai Rp11,76 Miliar

KPK Serahkan 10 Aset Rampasan ke Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang

Strategi Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, KPK Apresiasi 21 Pemda Berintegritas

KPK Gugah Komitmen Kepala Daerah Bangun Sistem Cegah Korupsi Pascapelantikan

Menhan: RUU TNI Perjelas Batasan TNI Aktif di Ranah Sipil

DPR Tegaskan Revisi UU TNI Transparan dan Menjaga Supremasi Sipil

Revisi UU TNI 2025: Siap Hadapi Ancaman Siber, Usia Pensiun Perwira Tinggi Naik Jadi 65 Tahun

DPR Setujui RUU Perubahan Tentang TNI Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Berubah