Jakarta, InfoPublik – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyiapkan skema pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terintegrasi bagi 643 instansi pemerintah pada tahun anggaran 2027.

Langkah strategis ini dirancang untuk memastikan penerapan sistem merit, percepatan manajemen talenta, serta kepastian pengembangan karier bagi 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKN, Zudan, saat memaparkan arah kebijakan dan program kerja lembaga di hadapan Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, pembinaan terpadu mencakup spektrum luas, mulai dari pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, disiplin pegawai, hingga implementasi fleksibilitas kerja berbasis digital.

“BKN akan memperkuat pendampingan agar penerapan manajemen talenta berjalan secara terintegrasi dan mendukung pengembangan karier ASN berbasis kompetensi serta kinerja,” ujar Zudan di depan para anggota dewan.

Untuk menopang ekosistem meritokrasi tersebut, BKN menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung pada 2027, di antaranya pengukuran Indeks Sistem Merit, aplikasi ASN Digital Mobile, serta penguatan analitik data individu melalui platform Datasena.

Transformasi ini juga diikuti dengan modernisasi arsip kepegawaian fisik ke format digital serta peningkatan kapasitas dan keamanan data center BKN.

Hingga September 2026, integrasi layanan digital BKN mencatatkan performa positif, ditandai dengan capaian aktivasi Multi-Factor Authentication sebesar 96,91 persen dan Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) nasional yang mencapai 92,38 persen.

Selain itu, layanan seleksi meritokrasi BKN telah melayani 693.364 peserta per akhir Agustus 2026, yang diperkuat oleh 15 kebijakan pro-karier untuk mendukung kenyamanan kerja pegawai.

Guna merealisasikan seluruh target prioritas pada 2027, BKN mengandalkan pagu indikatif sebesar Rp628,94 miliar serta mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp244,72 miliar yang telah diselaraskan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. (Humas BKN)