Jakarta, InfoPublik – Mengelola wilayah dengan populasi mencapai 2,9 juta jiwa dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menembus angka Rp4 triliun sejatinya merupakan tantangan manajerial tingkat tinggi.

Skala demografi dan ekonomi yang bahkan melampaui sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa ini menuntut hadirnya birokrasi yang tak sekadar bekerja secara konvensional.

Menyadari besarnya kompleksitas tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mendorong jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi untuk mengadopsi instrumen manajemen talenta guna memetakan dan mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) berkapasitas raksasa.

Gagasan strategis tersebut mewarnai forum Ekspose Penerapan Manajemen Talenta Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang digelar di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (29/09/2026).

Zudan memaparkan, pemetaan melalui pendekatan sembilan kotak (nine box) dalam aplikasi SIMATA BKN akan memudahkan pemda dalam menemukan bibit-bibit aparatur terbaik.

“Penerapan manajemen talenta diperlukan untuk memastikan ASN dengan kompetensi, potensi, kinerja, dan integritas yang sesuai dapat dipetakan dan dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan organisasi, termasuk dalam pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN,” urai Zudan, seperti dikutip InfoPublik (1/10/2026).

Ia meyakini lompatan birokrasi ini akan mempercepat kesejahteraan bagi wilayah yang ia juluki sebagai "kabupaten yang rasa provinsi" tersebut.

Langkah pendampingan oleh BKN ini merupakan manifestasi dari penguatan sistem merit nasional usai dialihkannya fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Guna mempermudah daerah merajut ekosistem tersebut, BKN telah menerbitkan 15 kebijakan pendukung baru.

Hasilnya pun mulai terlihat, di mana sepanjang tahun 2025 hingga 2026, sebanyak 322 dari 643 instansi binaan BKN telah sukses mengantongi persetujuan penerapan manajemen talenta.

Merespons arahan itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi data dan kolaborasi lintas sektor.

Mengandalkan integrasi sistem SIMATA BKN, Pemkab Sukabumi bersiap menyongsong tata kelola birokrasi yang berbasis meritokrasi murni.

“Kami berharap langkah ini mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan berorientasi hasil. Langkah ini sekaligus memperkuat kapasitas kami dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang maju, berbudaya, dan berkah,” tegas Asep Japar.

Melalui talent pool yang matang ini, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi diyakini akan semakin tangkas dan presisi. (Humas BKN)