Pengamat Sosial sekaligus mantan Dosen Sosiologi Universitas Nasional (Unas), Hasto Atmojo Suroyo. (Antaranews)
Jakarta, InfoPublik - Pengamat Sosial sekaligus mantan Dosen Sosiologi Universitas Nasional (Unas), Hasto Atmojo Suroyo, menilai upaya menjaga ketenangan masyarakat di tengah berkembangnya berbagai isu saat ini harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan kehidupan bertetangga.
Menurutnya, lewat hal itu masyarakat juga diminta memiliki sikap tenang dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya, hal itu sangat penting sehingga bisa turut memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Hasto yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019–2024 mengatakan, ketenangan setiap individu akan lebih efektif apabila ditularkan secara berjenjang hingga ke lingkungan yang lebih luas.
"Kebijakan itu sangat tergantung pada ketenangan diri dari orang utamanya. Dan itu yang harus ditularkan, mulai dari keluarga, ketetanggaan, sampai lingkungan yang lebih besar lagi. Itu lebih efektif," ujar Hasto kepada InfoPublik, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Hasto, dalam situasi ketika berbagai informasi beredar dengan cepat, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang kredibel sebagai pegangan.
Ia menilai media massa arus utama masih menjadi salah satu rujukan karena informasi yang disajikan telah melalui proses verifikasi. "Sumber kredibel itu yang mahal dan sulit sekarang. Media mainstream itu bisa dipercaya. Beritanya kan sudah disaring," kata dia.
Namun, ia mengakui kepercayaan masyarakat terhadap informasi juga dipengaruhi konsistensi komunikasi pemerintah. Perbedaan pernyataan dari para pejabat, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Hasto menegaskan bahwa memberikan rasa aman merupakan kewajiban dasar aparat keamanan dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, komunikasi publik yang menenangkan perlu terus diperkuat agar tidak memperbesar keresahan masyarakat.
"Itu kewajiban dasar dari aparat hukum dan aparat keamanan. Sekarang ini juga mulai ada distrust terhadap pengelolaan negara, termasuk pada aparat keamanan, aparat TNI, dan aparat penegakan hukum. Distrust-nya cukup terasa di masyarakat," ujar dia.
Ia juga mengingatkan agar para pejabat publik menghindari penyampaian pernyataan yang dapat memicu keresahan.
"Ya, kalau satuan pengamanan tetap saja itu tugas sehari-hari memang. Dan kemudian juga menghindari statement yang makin merisaukan masyarakat," kata dia.
Selain itu, Hasto menilai jaringan aparat keamanan hingga tingkat desa dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Saya kira aparat keamanan ini kan sudah sampai ke tingkat desa. Itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang informasi isu yang belum jelas," ujar dia.
Lebih lanjut, Hasto menilai fenomena sejumlah pusat perbelanjaan yang memperkuat sistem pengamanan, seperti meninggikan pagar, tidak dapat dilepaskan dari memori kolektif masyarakat terhadap berbagai peristiwa sosial yang pernah terjadi.
"Ya, ini artinya ada collective consciousness yang terulang di dalam masyarakat kita. Fenomena-fenomena sosial mengingatkan orang pada suatu peristiwa. Nah, collective consciousness diwariskan kepada generasi berikutnya," kata dia.
Menurut dia, memori kolektif tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat maupun pelaku ekonomi merespons suatu situasi.
"Karena kolektif. Nah, itu mungkin juga menjangkiti orang-orang di sektor ekonomi. Kayaknya sehingga sudah antisipasi, ancang-ancang terjadi seperti sebelumnya. Kalau yang itu pusat-pusat perbelanjaan dengan cara membuat pagar," jelas dia.
Ia menambahkan, gejala serupa juga dapat terlihat dari kecenderungan sebagian masyarakat mengalihkan aset ke instrumen yang dinilai lebih aman.
"Kadang-kadang orang mulai beralih ke dolar atau bentuk emas. Itu saya kira menjadi gejala umum yang akhir-akhir ini cukup mencolok," pungkas dia.
Masyarakat Tak Perlu Khawatir Berlebihan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan terhadap keamanan dan ketertiban di Jakarta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tegas Pramono bersama jajaran TNI, Polri, serta aparat penegak hukum siap berkoordinasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta.
Pramono menduga pemasangan pagar tinggi yang dilakukan pengelola gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan dilakukan karena adanya kekhawatiran. Namun ia mengingatkan bahwa kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik.
"Saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik," katanya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Meski demikian, Pramono meyakini keamanan Jakarta akan tetap kondusif. Peristiwa kerusuhan yang pernah terjadi pada tahun lalu pun akan menjadi pengalaman untuk semakin meningkatkan sinergi pengamanan.
"Ya kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak," ujar dia.
Pramono memastikan keamanan Jakarta akan terjaga agar masyarakat dapat menikmati ibu kota dengan aman dan nyaman.
"Kami saling berkoordinasi bersama TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapapun yang ada," pungkas Pramono.
Adapun, Polda Metro Jaya telah membentuk tim preventive strike (serangan pencegahan) dan meningkatkan intensitas patroli, sebagai langkah mitigasi untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga tetap kondusif menjelang Agustus.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan informasi di ruang digital.
"Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menerima surat pemberitahuan terkait rencana aksi. Meski demikian, kami tidak berhenti di situ dan tetap melakukan pemantauan di ruang digital melalui Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum," kata Budi di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Selain membentuk tim khusus, Polda Metro Jaya juga meningkatkan skala patroli mulai dari skala kecil, sedang, hingga besar. Patroli difokuskan di sejumlah titik strategis, terutama wilayah perbatasan dan daerah penyangga, seperti Bekasi dan Depok yang berbatasan dengan Jawa Barat, serta Tangerang yang berbatasan dengan Banten.
Budi menegaskan bahwa kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya hingga kini tetap aman dan terkendali. Situasi tersebut, menurutnya, merupakan hasil sinergi antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.
"Menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi saja, melainkan sinergi berbagai institusi termasuk peran aktif dari masyarakat," kata Budi.
