Jakarta, InfoPublik – Suasana Hari Buruh Internasional 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta terasa berbeda. Ribuan buruh yang biasanya aksi unjuk rasa satu arah kini merayakan May Day dengan dialog terbuka dengan pemerintah.

Pantauan InfoPublik, Jumat (1/5/2026), Sejak pukul 08.00 pagi, massa buruh telah memadati kawasan Monas. Mereka datang membawa aspirasi, harapan, sekaligus kegelisahan atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi. Namun alih-alih memanas, suasana justru berlangsung kondusif dan penuh interaksi.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu momen penting dalam peringatan tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung mendengarkan dan merespons berbagai tuntutan yang disampaikan pimpinan serikat buruh.

Beberapa isu utama yang diangkat meliputi upah layak, penghapusan sistem outsourcing, pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja di berbagai sektor, termasuk pekerja informal seperti pengemudi ojek online.

Dalam dialog tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah langkah kebijakan yang dinilai menjawab sebagian aspirasi buruh. Salah satunya adalah rencana pembangunan fasilitas daycare di kawasan industri guna mendukung pekerja, khususnya perempuan, dalam menyeimbangkan peran kerja dan keluarga.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan minimal satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh. Hunian tersebut dirancang terjangkau dan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta akses transportasi.

Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik yang dihadapi buruh, di mana sekitar 20–30 persen penghasilan mereka selama ini habis untuk biaya sewa tempat tinggal. “Ke depan, kami ingin agar pengeluaran tersebut bisa dialihkan menjadi cicilan rumah, sehingga buruh memiliki hunian sendiri,” ujar Presiden dalam sambutannya di atas panggung perayaan May Day 2026.

Di sektor pembiayaan, pemerintah juga menekankan penguatan akses kredit rakyat dengan suku bunga maksimal 5 persen per tahun, guna membantu pekerja meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Sementara itu, isu yang tak kalah penting datang dari pekerja sektor transportasi digital. Para pengemudi ojek online yang hadir di Monas turut menyuarakan keberatan atas besaran potongan aplikasi yang dinilai memberatkan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden menyatakan bahwa potongan dari aplikator diharapkan dapat diturunkan dari sekitar 20 persen menjadi maksimal 10 persen, bahkan diupayakan di bawah angka tersebut.

Pemerintah juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja.

Selain sektor industri dan transportasi, perhatian juga diberikan kepada pekerja di sektor kelautan. Pemerintah menyatakan telah meratifikasi ketentuan internasional terkait perlindungan pekerja perikanan, sekaligus merencanakan pembangunan ribuan kampung nelayan secara bertahap.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja di berbagai sektor, termasuk yang selama ini kurang tersentuh kebijakan.

Di sisi regulasi, pemerintah mendorong percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih berpihak pada buruh.

Sejumlah kebijakan lain yang turut disampaikan antara lain dukungan terhadap tunjangan hari raya bagi pekerja sektor informal seperti kurir, serta perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Bagi para buruh, pertemuan ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sejumlah pimpinan serikat buruh bahkan mengapresiasi kehadiran Presiden yang dinilai menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengar suara pekerja.

Di tengah dinamika tersebut, suasana Monas tetap berlangsung tertib. Aparat keamanan dan panitia bersama-sama menjaga kondusivitas acara, sehingga kegiatan berjalan tanpa gangguan berarti.

Momentum May Day tahun ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam penyampaian aspirasi. Dari aksi demonstrasi, bertransformasi menjadi ruang dialog yang lebih terbuka dan solutif.

Bagi masyarakat luas, peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa layanan publik tidak hanya hadir dalam bentuk administrasi, tetapi juga dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan hidup sehari-hari.

Mulai dari akses perumahan, perlindungan kerja, hingga pembiayaan ekonomi, semua menjadi bagian dari upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menjelang waktu salat Jumat, ribuan buruh masih tetap bertahan di kawasan Monas merayakan hari mereka dengan harapan baru.

Harapan bahwa suara mereka didengar, dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa perubahan nyata dalam kehidupan.