Jakarta, InfoPublik – Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Umar Hadi, menuntut penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas serangan Israel di Lebanon selatan yang menewaskan tiga prajurit TNI, yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau Pasukan Sementara PBB di Lebanon yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026.

Tuntutan itu disampaikan secara resmi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah yang berlangsung di New York,  Amerika Serikat,  Selasa (31/3/2026).

Selain menuntut penyelidikan, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memantau hasil investigasi secara tegas dan memastikan para pelaku dijatuhi hukuman tanpa adanya kekebalan hukum (impunity).

“Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan,” tegas Umar Hadi.

Insiden tersebut merenggut nyawa tiga personel terbaik TNI, yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27).

Berdasarkan laporan resmi, Praka Fahrizal gugur di pos UNIFIL wilayah Adchit Al Qusayr, sementara Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad tewas dalam serangan yang menyasar konvoi logistik di Bani Hayyan.

Selain korban jiwa, serangan tersebut menyebabkan lima personel lainnya luka-luka, yaitu Kapten Sultan Wirdean Maulana, Kopral Rico Pramudia, Kopral Arif Kurniawan, Kopral Bayu Prakoso, dan Kadet Prajurit Deni Rianto.

Indonesia mendesak agar proses pemulangan jenazah dilakukan secara cepat dan bermartabat, serta memastikan perawatan medis optimal bagi personel yang terluka.

Umar menyatakan,  keselamatan pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama.

Ia mendesak adanya langkah darurat untuk memperkuat perlindungan personel melalui peninjauan ulang protokol keamanan dan pengaktifan rencana evakuasi yang adaptif terhadap eskalasi konflik di lapangan.

“Indonesia mendesak semua pihak, termasuk Israel, menghentikan agresi serta mematuhi hukum internasional guna menjamin keselamatan personel dan perlindungan aset milik Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Umar.

Pertemuan Dewan Keamanan itu diinisiasi oleh Indonesia bersama Prancis sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap operasi perdamaian PBB yang telah dijalankan Indonesia sejak 1957.