Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelindungan serta pelayanan bagi pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut tetap berjalan optimal.

Menteri P2MI, Mukhtarudin, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi secara intensif melalui koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara-negara terdampak.  “Kami melakukan pemantauan secara ketat terhadap dinamika yang berkembang di Timur Tengah. Keselamatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan RI hingga Rabu (4/3/2026), belum terdapat laporan pekerja migran Indonesia yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi tersebut.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena kondisi keamanan di kawasan dapat berubah sewaktu-waktu.  “Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada pekerja migran Indonesia yang terdampak secara langsung. Namun kami tetap siaga dan terus memperkuat langkah antisipasi,” katanya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian P2MI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah.

Upaya tersebut meliputi pembentukan Tim Crisis Monitoring pada Direktorat Jenderal Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko, pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan panduan kewaspadaan, serta pengaktifan hotline pengaduan khusus bagi kawasan Timur Tengah.  “Kami memastikan setiap perkembangan dapat direspons secara cepat dan terukur. Pendataan juga terus diperbarui sebagai langkah kesiapan apabila diperlukan tindakan lebih lanjut,” jelasnya.

Mukhtarudin juga mengimbau pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang dan tidak panik, menghindari lokasi rawan, serta mengikuti arahan resmi dari Perwakilan RI. “Kami mengimbau seluruh pekerja migran Indonesia untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan Perwakilan RI, serta segera melapor ke KBRI atau KJRI terdekat apabila menghadapi situasi darurat atau membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan kesiapan fasilitasi bagi pekerja migran yang memilih atau perlu kembali ke Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain itu, Kementerian P2MI menyiapkan layanan pendampingan psikologis, termasuk konsultasi daring bagi pekerja migran yang membutuhkan dukungan akibat situasi yang berkembang.  "Apabila terdapat pekerja migran yang memutuskan kembali ke Tanah Air, pemerintah akan memfasilitasi sesuai prosedur. Kami juga menyiapkan layanan pendampingan psikologis untuk menjaga kondisi mental dan emosional mereka,” kata Mukhtarudin.

Pemerintah melalui Kementerian P2MI menegaskan akan terus mengambil langkah adaptif sesuai perkembangan situasi sebagai bagian dari komitmen menjaga keselamatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.