Jakarta, InfoPublik  – Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya Amerika Serikat (AS) dan Iran, untuk menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi guna meredakan eskalasi ketegangan di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia menyatakan, kesiapan untuk memfasilitasi perundingan langsung dan menjadi mediator jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Seruan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui pernyataan resmi di akun X pada Sabtu (28/2/2026), merespons serangan militer yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran pada hari yang sama.

"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.

Indonesia menilai, peningkatan tensi di Timur Tengah tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga perdamaian dan keamanan dunia.

Oleh karena itu, upaya diplomasi dinilai harus terus menjadi prioritas utama.  "Indonesia menyatakan siap memfasilitasi dialog agar kondisi keamanan dan kondusif di kawasan dapat tercipta kembali. Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Tehran untuk melakukan mediasi," menurut pernyataan resmi tersebut.

Menanggapi situasi keamanan yang memburuk, Kemlu RI juga mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta senantiasa menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat.

Pada Sabtu (28/2/2026), pemerintahan Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran, yang merupakan serangan kedua sejak Juni 2025.

Trump menyebut operasi itu bertujuan melindungi warga AS dengan meniadakan ancaman dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Sebelum eskalasi terbaru ini, AS dan Iran sebenarnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Oman. Putaran pertama dan kedua pada awal bulan ini di Muscat dan Jenewa berfokus pada pembatasan pengayaan uranium sebagai imbalan pencabutan sanksi. Putaran ketiga yang berlangsung di Jenewa pada Kamis (26/2) masih belum membuahkan hasil, bahkan diwarnai meningkatnya ketegangan.