Menteri Luar Negeri Sugiono (dua dari kiri), memberikan keterangan saat kunjungan kerja ke Davos-Klosters, Swis di pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 22–24 Januari 2025. (Foto: Kemlu)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi menjelaskan alasan strategis di balik keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa langkah itu sama sekali tidak menggeser posisi prinsip Indonesia yang tetap berpihak pada perjuangan Palestina. "Kehadiran Indonesia justru dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin dan mengawal agar proses rekonstruksi dan pemulihan di Jalur Gaza yang porak-poranda berjalan dalam koridor multilateral serta tidak dimonopoli oleh kepentingan sepihak," kata Yvonne melalui keterangan resmi, Rabu (28/1/2026).
Yvonne menyatakan, partisipasi Indonesia bertujuan memastikan rekonstruksi Gaza tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan, dan tidak menyimpang dari tujuan solusi dua negara yang telah disepakati oleh komunitas internasional.
Dia juga menyoroti bahwa langkah Indonesia sejalan dengan beberapa negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lain yang juga bergabung, seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Turki, dan Pakistan.
Keikutsertaan negara-negara tersebut dinilai menunjukkan adanya kepedulian dan komitmen kolektif dari dunia Arab dan Islam terhadap masa depan Palestina.
Secara resmi, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza dinyatakan dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden RI Prabowo Subianto, didampingi Presiden Donald Trump, pada sisi agenda World Economic Forum 2026 di Davos, Swis, 22 Januari 2026.
Prabowo dalam kesempatan itu menyebut dewan ini sebagai peluang bersejarah untuk mencapai perdamaian dan menegaskan komitmen besar Indonesia untuk berperan demi kebaikan rakyat Palestina.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam konferensi pers terpisah menyebut langkah ini sebagai tindakan konkret dan realistis yang dapat dilakukan Indonesia bersama negara mitra untuk memastikan Dewan Perdamaian tetap pada tujuan utamanya.
Menanggapi isu biaya keanggotaan senilai USD1 miliar yang digagas Presiden AS Donald Trump, Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban membayar bagi negara anggota.
Kontribusi finansial bersifat sukarela dan justru akan memberikan status keanggotaan permanen. Menlu menyatakan bahwa keanggotaan dalam dewan ini berlaku selama tiga tahun bagi negara yang diundang.
21_thumb.jpg)
