Semua Program Pengentasan Kemiskinan sesuai Amanat UUD 1945

Jakarta, InfoPublik - Negara di bawah kepemimpinan  Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meluncurkan berbagai program, baik bantuan sosial, maupun program pemberdayaan. Semua program bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan amanat UUD 1945.

Menurut Deputi  Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Isra Ramli, masyarakat harus diberi kesempatan  menyuarakan pendapatnya atas berbagai program yang menjadi kunci  dalam upaya memutus kemiskinan di Indonesia.

"Melalui bantuan pemerintah, pendidikan, kesehatan  dan  kesejahteraan yang membaik, akan membuat orang miskin hilang. Jadi  itu kuncinya, kalau ketiganya sudah diputus,  hilang  kemiskinan di Indonesia," kata Isra di Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, dimensi program pemerintah bukan hanya melindungi atau membantu masyarakat, melainkan juga memberdayakan. Misalnya, program kesehatan gratis diberikan untuk melindungi segenap warga negara. Setelah sehat, anak-anak memiliki kesempatan mendapatkan beasiswa. Bagi orangtuanya, ada banyak program pemberdayaan, seperti hibah alat pertanian atau kemudahan mengakses permodalan.

Agar  masyarakat lebih berdaya, semua capaian harus disuarakan. Untuk itulah, DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita)  bersama PCO  menghadirkan  berbagai elemen masyarakat yang secara nyata sudah merasakan manfaat dari ragam program pemerintah. Mereka bisa siapa saja, mulai dari petani, buruh, siswa sekolah, penyandang disabilitas, hingga para lansia.

Melalui kegiatan bertajuk “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” diharapkan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah, dapat menyampaikan pendapat atau testimoninya. Kegiatan akan dilaksanakan pada Rabu, 28 Mei 2025, di sebuah hotel di bilangan Jakarta Pusat.

“Masyarakat butuh bantuan para pihak, terutama kalangan media massa, termasuk para influencer di media sosial. Bila masih ada  program yang tidak tepat sasaran, apalagi bermasalah, bisa langsung diketahui,” urai Ketua DPP Gempita Alfonso FP.

Menurutnya, bagi Presiden Prabowo negara harus berada di depan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar. Apakah  bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran?” ujar Alfonso.

Tentu saja tak hanya didengar, melalui PCO sebagai representasi pemerintah, berbagai testimoni dari penerima manfaat, menjadi bahan evaluasi bagi kementerian pengampu program. Guna memastikan suara masyarakat  sampai,  acara Publik Diplomasi  akan menghadirkan sejumlah pucuk pimpinan dari kementerian dan lembaga. Antara lain,  dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian  UMKM, ⁠Kementerian  Pertanian, ⁠Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat, bahkan mereka akan duduk dan makan bersama di satu meja,” kata Alfonso.