Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menggelar Rapat Fasilitasi Reformasi dan Organisasi Asistensi serta Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang diikuti oleh seluruh perwakilan unit kerja eselon II dan III di lingkungan Ditjen Bina Adwil dan Tim Inspektorat Jenderal, di Ruang Rapat Lantai 3 Gd. H, Kemendagri, Jumat (9/5/2025).
Kegiatan itu menjadi rangkaian penilaian Zona Integritas (ZI) oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri.
"Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa unit kerja yang diusulkan benar-benar siap memenuhi standar pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, untuk itu perlu dipastikan bahwa setiap unit yang diusulkan memiliki PIC yang dapat berkoordinasi aktif dengan Tim Inspektorat Jenderal," ungkap Budi sebagai representasi Tim Inspektorat Jenderal.
Berdasarkan Kepmendagri Nomor 000.9.5-2193 Tahun 2025, terdapat sejumlah unit kerja yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan ZI, termasuk Direktorat Toponimi dan Batas Daerah (Topobad) serta Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Indra Gunawan, menegaskan pentingnya peningkatan mutu pelayanan melalui pembangunan ZI.
“Zona Integritas yang sudah ditentukan melalui standar yang ada harus kita tingkatkan kembali supaya dapat dirasakan oleh konsumen kita. Harapannya mereka benar-benar puas akan pelayanan kita,” ujar Indra.
Indra menambahkan, meskipun dalam masa efisiensi dan keterbatasan anggaran, semangat integritas harus tetap menjadi landasan dalam bekerja.
“Alangkah baiknya 2025 di masa efisiensi ini, kita tetap bekerja secara baik, berintegritas, walaupun anggarannya terbatas,” tegas Indra.
Berbagai tantangan dan strategi turut dibahas, termasuk kesiapan unit kerja dalam memenuhi indikator penilaian ZI menuju WBK dan WBBM. Ditjen Bina Adwil berkomitmen mendorong setiap unit kerja yang diusulkan untuk terus meningkatkan kinerja, integritas, serta pelayanan publik demi mencapai predikat WBK dan WBBM.
