Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan memperkuat pengawasan, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah rawan pada 16-19 April 2025.
Bawaslu RI telah menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadau (Gakkumdu).
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, melalui keterangan resmi, usai Tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu RI di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat, tentu dengan Sentra Gakkumdu, polisi dan jaksa. Jika terdapat dugaan pelanggaran pidana, tapi kami berharap tidak ada, namun jika ada, kami siap menanganinya,” kata Bagja.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas aparatur negara, terutama kepala desa dan ASN, yang sebelumnya sempat menjadi perhatian di beberapa wilayah seperti Serang, Banten. Sosialisasi tentang netralitas pun terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran serupa terulang kembali.
Terkait daerah rawan PSU, Bagja menyebut beberapa lokasi yang menjadi perhatian khusus Bawaslu.
Di antaranya Banjarbaru yang disebut sebagai “kota kosong” karena hanya memiliki satu pasangan calon. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan dinamika tersendiri di lapangan.
“Kami tidak dalam posisi menentukan menang atau tidak, itu di luar kewenangan Bawaslu. Tapi kami berharap proses pengenalan calon berjalan baik dan masa tenang bisa dihormati oleh semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, Bagja juga mengungkapkan bahwa beberapa daerah seperti Tasikmalaya mulai menunjukkan peningkatan tensi menjelang PSU, termasuk dalam perbincangan di media sosial.
Kemudian, di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, terdapat dugaan pelanggaran tengah diproses.
Sementara di Banggai, Sulawesi Tengah kasus pelanggaran telah selesai ditangani.
Ia juga menyebut Parigi Moutong (Parimo) dan sejumlah wilayah di Indonesia Timur sebagai daerah yang perlu diwaspadai secara menyeluruh.
“Yang rawan itu bisa terjadi di seluruh TPS, jadi kami pastikan seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang sama,” ujar Bagja.
PSU dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di sembilan daerah dan menjadi momentum penting dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu berharap seluruh proses berjalan jujur, adil, dan damai.
Sebelumnya, Sabtu (12/4/2025), Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan bahwa sembilan daerah telah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PSU pada 16 dan 19 April 2025.
Dia menyebutkan, bahwa Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan melaksanakan PSU pada 16 April 2025.
Sementara delapan daerah lainnya, yakni Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Pasaman (Sumatera Barat), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan timur), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorontalo), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (Bengkulu), akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.
_compressed.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
1_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
