Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir, menyatakan dinamika dan gejolak multilateralisme global yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai momentum mendorong reformasi multilateral.
“Saya melihat bahwa Trump merupakan blessing in disguise (berkah tersembunyi) karena mempercepat rusaknya sistem multilateralisme, jadi tidak ada pilihan buat seratus sekian negara lainnya selain mempercepat reformasi,” kata Arrmanatha melalui keterangan resmi, Minggu (13/4/2025).
Arrmanatha menegaskan, tindakan Presiden Trump mencerminkan semakin lunturnya semangat multilateralisme dan meruncingnya rivalitas dan unilateralisme yang merugikan.
Terlebih, komitmen negara-negara besar terhadap “sistem dan institusi multilateral yang mereka bentuk sendiri pasca Perang Dunia II” semakin luntur.
“Norma, kesepakatan, dan hukum internasional sering digunakan seperti menu ala carte dan ditegakkan dengan cara yang hanya menguntungkan mereka,” kata Wamenlu.
Dengan diskursus global saat ini berkutat pada negara-negara besar yaitu Amerika Serikat dan China, multilateralisme masih dibutuhkan oleh 193 negara lainnya supaya suara dan kepentingan mereka tetap bisa terdengar.
Negara-negara Eropa juga sudah mulai mendukung reformasi multilateral setelah mendapati posisi mereka kali ini amat berseberangan dengan Amerika Serikat, meski sebelumnya tidak setuju atas seruan reformasi global selama bertahun-tahun
“Bagi negara-negara di dunia, pada hati nurani mereka itu ada multilateralisme,” kata Arrmanatha.
Inisiatif reformasi multilateral bisa ditempuh salah satunya melalui dialog di tingkat global melalui organisasi-organisasi regional yang sudah kuat untuk mencari solusi mempertahankan tatanan internasional dan sistem berbasis aturan.
“Tak ada pilihan bagi dunia selain memperkuat hal tersebut,” ucap dia.
Wamenlu memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 merupakan langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif impor "resiprokal" kepada puluhan negara di samping tarif impor dasar sebesar 10 persen.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak tarif resiprokal dengan pungutan 32 persen.
Namun, di hari tarif resiprokal tersebut semestinya berlaku pada 9 April lalu, Trump mengumumkan bahwa tarif impor yang akan diberlakukan selama 90 hari ke depan hanyalah tarif dasar 10 persen.
Meski demikian, AS terus menaikkan tarif impor untuk produk China hingga sebesar 145 persen, sehingga oleh China dibalas dengan pemberlakuan tarif impor produk AS sampai sebesar 125 persen.
_compressed.jpg)
_thumb.jpg)
_thumb.jpeg)
