Mahyeldi Buka Musrenbang RKPD 2026, Tekankan Sinergi Menuju Sumbar Maju dan Berkeadilan

Padang, InfoPublik - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi guna mewujudkan visi pembangunan daerah.

Seruan ini disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2026 di Auditorium Istana Gubernuran, Selasa (15/4/2025).

Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi langkah strategis dalam merancang arah pembangunan Sumbar dengan mengacu pada RPJPN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2029, seiring berakhirnya periode RPJPD sebelumnya pada 2024.

Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusung visi: Sumatra Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya. RKPD Sumbar 2026 disusun sebagai pedoman mempercepat pembangunan daerah, sekaligus kontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045.

"Peran aktif kepala daerah, aparatur pemerintahan kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, dan perantau Minang menjadi krusial untuk menyatukan langkah dan membangun Sumbar yang lebih baik," ujarnya.

Dalam paparannya, Mahyeldi mengungkap sejumlah fokus prioritas pembangunan Sumbar, antara lain:

Pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.

Menjadi lumbung pangan nasional dan pusat ekonomi hijau.

Penguatan nagari dan desa sebagai motor kemajuan daerah.

Pusat perdagangan dan bisnis strategis Indonesia barat.

Infrastruktur tanggap bencana dan berkeadilan.

Pelestarian budaya berbasis agama dan kearifan lokal.

Penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk UMKM.

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik efektif.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, yang hadir secara daring, mengingatkan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya melalui buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang memuat gagasan strategis pembangunan nasional.

"Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi menjadi kunci. Program pusat dan daerah harus terintegrasi, sejalan dengan Asta Cita dan visi para kepala daerah," ujar Bima.

Bima Arya juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemprov Sumbar, seperti tingkat kemiskinan 5,97% yang berada di bawah rata-rata nasional (9,03%). Namun, ia mengingatkan perlunya peningkatan di bidang penanggulangan pengangguran dan stunting, yang masih di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI, Medrilzam, menekankan pentingnya RKPD Sumbar 2026 mengacu pada RKP Nasional 2026. Fokus utama nasional mencakup pangan, energi, serta ekonomi produktif dan inklusif.

Khusus Sumbar, ia menyoroti perlunya perhatian serius terhadap ketahanan iklim, penanggulangan bencana, dan reforma agraria. Ketiga isu strategis ini diharapkan masuk dalam dokumen RKPD yang disusun berdasarkan RPJMN 2024-2029.

Musrenbang RKPD Sumbar 2026 dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:

Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbar

Bupati/Wali Kota se-Sumbar

Unsur Forkopimda

Kepala OPD Pemprov Sumbar

Pimpinan instansi vertikal dan BUMN

Rektor Perguruan Tinggi

Kepala Bappeda se-Sumbar

Dengan kolaborasi yang solid dan penyusunan perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, Sumbar diharapkan mampu menjadi daerah pelopor pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.