Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola sektor kesehatan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam audiensi yang diadakan pada Kamis (8/3/2025) di Gedung Merah Putih KPK, sejumlah isu penting dibahas bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan alat kesehatan, hingga peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa sektor kesehatan harus bebas dari praktik penyimpangan. "Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika ada penyalahgunaan dalam sektor ini, dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, semua proses pengadaan dan intervensi harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel," ujar setyo, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (9/3/2025).
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, juga menyoroti masalah kesenjangan layanan kesehatan antar daerah. Ia menyatakan bahwa meski program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan langkah positif, namun pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Kami berharap Kemenkes dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik melalui program ini,” ungkapnya.
Wakil Ketua KPK lainnya, Fitroh Rohcahyanto, mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada sistem yang baik, tetapi juga pada kesadaran individu. "Membangun sistem yang kuat saja tidak cukup. Kesadaran dari setiap individu di dalam sistem sangat penting untuk mencegah praktik korupsi,” katanya.
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran besar di sektor kesehatan. Karena kebocoran anggaran dapat merugikan masyarakat, dan untuk itu perlu ada pengendalian yang lebih ketat. "Anggaran kesehatan yang besar harus diawasi dengan cermat agar bisa memberikan manfaat maksimal, terutama dalam program-program pengentasan penyakit," ujarnya.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik upaya KPK dalam memperkuat pengawasan di sektor kesehatan. "Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola di Kemenkes agar lebih transparan dan akuntabel. Proses perbaikan sistem sedang berlangsung, dan kami berharap KPK dapat terus mendampingi kami dalam memastikan semua program berjalan dengan baik," ungkapnya.
Dengan komitmen bersama antara KPK dan Kemenkes, diharapkan sektor kesehatan di Indonesia akan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
_thumb.jpg)
