Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri menggelar rapat terkait evaluasi, dan optimalisasi pengelolaan persuratan dan arsip, serta penguatan publikasi di Jakarta, Senin (20/1/2025). Kemendagri
Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri, menggelar rapat evaluasi dan optimalisasi pengelolaan persuratan, arsip, serta penguatan publikasi di Jakarta, Senin (20/1/2025). Acara ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan reformasi birokrasi nasional dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Mey Rany Wahida Utami, rapat ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon III di lingkup Ditjen Bina Adwil. Dalam sambutannya, Mey Rany menegaskan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan mengapresiasi kontribusi berbagai pihak terhadap peningkatan publikasi.
“Sesuai arahan Dirjen, digitalisasi dan SPBE harus kita laksanakan. Hari ini kita memperingati satu tahun penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Ditjen Bina Adwil. Saya mengapresiasi kerja keras seluruh Kasubbag TU, konseptor, dan verifikator yang telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan persuratan. Selain itu, apresiasi juga saya berikan kepada tim media atas kontribusinya yang berhasil meningkatkan publikasi hingga 200 persen,” ujar Mey.
Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang diterapkan sejak 15 Januari 2024, menjadikan Ditjen Bina Adwil sebagai salah satu pelopor digitalisasi persuratan di Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini mencakup proses administrasi elektronik, mulai dari registrasi surat masuk, pembuatan nota dinas internal, hingga penandatanganan digital surat keluar.
Selama satu tahun penerapan, evaluasi dilakukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan, seperti kesalahan dalam proses persuratan, kurangnya monitoring berkala, dan perlunya peningkatan ketelitian verifikasi. Evaluasi juga menekankan pentingnya penyesuaian format surat baru sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2024 dan penerapan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
“Langkah strategis terus kami tempuh, termasuk melibatkan pakar untuk meningkatkan kualitas penulisan persuratan serta memberikan pelatihan pembuatan konten media yang lebih berkualitas,” tambah Mey.
Dalam rapat tersebut, disampaikan capaian signifikan Ditjen Bina Adwil. Hingga 19 Januari 2025, tercatat 6.913 naskah surat masuk dan 6.357 naskah surat keluar melalui SRIKANDI. Di sisi lain, ekspos publikasi meningkat tajam dari 2.098 berita pada 2023 menjadi 4.419 berita pada 2024, mencatat lonjakan hingga 210,75 persen.
“Lonjakan ini tidak terlepas dari upaya konsisten tim media yang mengamplifikasi pemberitaan melalui berbagai kanal. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah serta Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara menjadi unit kerja dengan kontribusi pemberitaan tertinggi,” ujar Kepala Bagian Umum, Rizza Kamajaya.
Acara ini juga menjadi wujud dukungan Ditjen Bina Adwil terhadap reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Mey Rany menegaskan bahwa posisi Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak transformasi digital mencerminkan keseriusan dalam memperkuat birokrasi yang adaptif dan inovatif.
“Kami berharap keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi unit kerja lain di lingkungan Kemendagri. Dengan terus menguatkan komitmen pada SPBE dan transformasi digital, Ditjen Bina Adwil siap menjadi pionir dalam tata kelola pemerintahan modern yang melayani masyarakat secara efisien,” tutup Rizza.
Melalui penerapan SRIKANDI dan peningkatan publikasi, Ditjen Bina Adwil menunjukkan langkah nyata dalam menciptakan birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan zaman.
_thumb.jpg)
