Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat (tengah) berbicara dalam taklimat pers di Jakarta pada 16 Desember 2024. (ANTARA/Nabil Ihsan)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan terburu-buru dalam mengakui pemerintahan baru Suriah setelah berakhirnya kekuasaan rezim Bashar al-Assad pada Minggu (8/12/2024).
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Rolliansyah Soemirat (Roy), dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik Selasa (17/12/2024) usai taklimat media Kemlu di Jakarta.
Roy menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pengakuan pemerintahan baru Suriah. "Indonesia tidak akan terjebak untuk tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui pemerintahan baru Suriah. Yang terpenting bagi masyarakat internasional adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal dan stabil," ungkap Roy.
Indonesia, menurut Roy, akan terus memantau dengan cermat perkembangan dinamika politik di Suriah dan proses transisi yang tengah berlangsung. Pemerintahan baru Suriah, yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam, harus bekerja keras untuk menyusun peta jalan yang inklusif bagi masa depan negara tersebut.
Roy menyerukan agar semua pihak di Suriah dapat menyepakati sebuah peta jalan bersama untuk pemulihan negara dan kemajuan rakyat. "Indonesia menyerukan supaya para pemangku kepentingan di Suriah bisa menyepakati sebuah peta jalan bersama demi pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta membentuk otoritas yang inklusif bagi kemakmuran rakyat," tambahnya.
Roy juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru Suriah harus menjalankan berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang belum diterapkan oleh rezim Bashar al-Assad sebelumnya. "Jangan lupa, masih banyak resolusi-resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang tentunya harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam konflik di Suriah," tegasnya.
Indonesia berkomitmen untuk tetap aktif mengangkat isu Suriah di berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna memastikan bahwa proses perdamaian dan pemulihan negara tersebut dapat berjalan sesuai harapan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, juga mengungkapkan pentingnya pemerintahan inklusif dan konsensus politik di Suriah. Dalam pernyataan tertulis Kemlu pada Selasa (10/12/2024), Anis mengatakan bahwa konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi ekonomi dan pembangunan harus menjadi prioritas utama Suriah dalam fase berikutnya.
“Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus jadi prioritas Suriah di tahap selanjutnya,” kata Anis Matta.
Anis juga berharap bahwa perubahan rezim di Suriah dapat menjadi momentum yang positif bagi rakyat Suriah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. "Kami berharap perubahan ini menjadi momentum bagi rakyat Suriah untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera," ujar Anis.
Di akhir pernyataannya, Anis menyerukan kepada semua pihak di Suriah untuk terus mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat, sehingga negara tersebut dapat menjalani proses pemulihan dengan stabil dan damai.
