Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron saat menghadiri kegiatan Integrity Festival (Integrifest) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) dalam menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 (Foto: Dok KPK)
Jakarta, InfoPublik – Keberhasilan tata pemerintahan yang baik sangat bergantung pada kualitas dan integritas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, dalam acara Integrity Festival (Integrifest) yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024, di Auditorium H.M Rasjidi, Gedung Kemenag, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).
Ghufron menekankan pentingnya percepatan teknologi informasi dalam reformasi birokrasi, yang diharapkan dapat mempercepat proses administratif, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan risiko manipulasi. "Reformasi birokrasi harus seiring dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang dapat mendukung pengawasan publik lebih baik," ujar Ghufron. Selain itu, ia menegaskan pentingnya penguatan integritas dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja aparatur negara, khususnya di Kementerian Agama (Kemenag).
Kegiatan Integrity Festival 2024, yang bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan integritas pegawai Kemenag, menjadi langkah penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kemenag, yang memegang peran strategis dalam pelayanan keagamaan, didorong untuk menjaga etika dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia serta kebijakan yang dijalankan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa praktik korupsi yang masih terjadi dapat merusak pembangunan nasional dan menghambat kemajuan ekonomi. Ia mengajak seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah, untuk menegakkan prinsip kejujuran, efisiensi, dan manfaat dalam setiap kebijakan.
Acara ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan, sebagai upaya menjaga integritas dan melawan segala bentuk korupsi.
