Kemenko Polkam dan KPU Fokus Keamanan Pilkada Serentak 2024

Jakarta, InfoPublik – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kesiapan seluruh penyelenggara Pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Rapat itu bertujuan untuk menjaga kualitas pemilu serta memastikan proses pemungutan suara berlangsung aman dan lancar.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Selasa (26/11/2024), Menko Polkam Budi Gunawan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan tidak golput.

"Jangan golput! Karena suara Anda menentukan masa depan dan pemimpin terbaik bagi daerah masing-masing. Perbedaan pilihan adalah hal biasa, yang terpenting adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mari kita wujudkan Pilkada yang sejuk, damai, dan berkualitas," tegas Menko Polkam.

Menko Budi Gunawan menambahkan bahwa setiap suara memiliki peran penting dalam menentukan pemimpin yang dapat membawa daerah menuju kemajuan. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menjaga situasi tetap damai dan tidak terprovokasi oleh isu yang dapat mengganggu ketertiban.

Pemerintah juga telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang dianggap rawan, baik dari sisi keamanan maupun teknis penyelenggaraan. Pemetaan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti distribusi logistik pemilu, validasi daftar pemilih tetap (DPT), dan pengawasan terhadap potensi kerusakan surat suara.

Menko Polkam mengungkapkan, perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang rawan bencana, seperti kawasan Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi, serta beberapa daerah di Sumatera Utara yang berpotensi menghadapi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat musim hujan. “Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa hambatan,” ujarnya.

Menko Polkam juga menekankan pentingnya sinergi antara KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya, untuk menjaga kelancaran Pilkada Serentak 2024. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah netralitas penyelenggara pemilu, baik itu aparat keamanan, ASN, maupun pejabat daerah.

"Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada untuk menjaga integritas dan keadilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XII/2024 juga telah menetapkan sanksi pidana bagi aparat yang tidak netral," tambah Menko Budi Gunawan.

Sebagai penanggung jawab Desk Pilkada Serentak, Kemenko Polkam, bersama Kemendagri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri, berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Setiap potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran Pemilu telah diidentifikasi dan diantisipasi secara terkoordinasi.

Pemerintah berupaya untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan demokratis. Dengan langkah-langkah persiapan matang dan kerja sama yang solid antara berbagai pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan pemimpin berkualitas, dan memperkuat demokrasi Indonesia.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan penyelenggara pemilu, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat memberikan hasil yang adil, berkualitas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk ikut berpartisipasi aktif, menggunakan hak pilih dengan bijak, dan menjaga proses demokrasi tetap damai dan kondusif. Pemerintah percaya bahwa Pilkada 2024 adalah momen penting dalam menentukan arah masa depan daerah dan bangsa Indonesia yang lebih baik.