- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Selasa, 26 November 2024 | 22:50 WIB
: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tiga tersangka tindak pidana korupsi (TPK) oleh penyelenggara negara terkait dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2018-2024 (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik.id/Youtube KPK)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Senin, 25 November 2024 | 19:44 WIB - Redaktur: Untung S - 33
Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi (TPK) oleh penyelenggara negara terkait jabatan mereka di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2018-2024. Tiga tersangka yang ditahan oleh KPK adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM), Sekretaris Daerah Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Ajudan Gubernur Evriansyah (EV) alias Anca.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Senin (25/11/2024) menjelaskan, para tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama, mulai 24 November hingga 13 Desember 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK untuk proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Provinsi Bengkulu.
KPK menyatakan bahwa para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dengan tambahan Pasal 55 KUHP. Tersangka Evriansyah (Anca), yang menjabat sebagai ajudan Gubernur, bersama Isnan Fajri (Sekda Bengkulu), diduga menerima sejumlah uang yang dimaksudkan untuk Gubernur Rohidin Mersyah.
Menurut informasi yang diterima oleh KPK, pada 22 November 2024, KPK menerima laporan mengenai dugaan penerimaan uang ilegal oleh para pejabat tersebut. Sebagai respons terhadap laporan tersebut, KPK mengirimkan tim untuk melakukan investigasi di Bengkulu.
Pada 23 November 2024, tim KPK mengamankan beberapa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi tersebut. Para pejabat yang ditangkap antara lain:
Penemuan Uang dan Barang Bukti
Selain penangkapan, KPK juga menyita sejumlah uang dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Di antaranya adalah:
KPK memastikan bahwa penyelidikan akan terus dilakukan, dan semua tersangka akan menjalani proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KPK mengimbau kepada masyarakat agar tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah. Penangkapan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat penegakan hukum dan mencegah praktik korupsi di masa depan.
Dengan penahanan ini, KPK bertekad untuk terus mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan memastikan bahwa pemerintahan yang bersih dapat terwujud di seluruh Indonesia.