KPK Lakukan Transformasi Digital Pengelolaan Barang Titipan

: Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pengelola Rupbasan KPK, Rahmaluddin Saragih menjelaskan, KPK melakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi pengelolaan barang bukti berbasis website, sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan barang titipan yang dikelola oleh KPK (Foto: Dok KPK)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 25 Oktober 2024 | 18:00 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 276


Jakarta, InfoPublik - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pengelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rahmaluddin Saragih menjelaskan, pihaknya melakukan transformasi digital melalui pengembangan aplikasi pengelolaan barang bukti berbasis website, sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan barang titipan.

KPK dikatakannya tak hanya mengelola barang bukti yang berada di Rupbasan saja melainkan mengelola barang bukti yang berada di luar Pulau Jawa seperti mobil, serta tanah dan bangunan.

“Transformasi digital lebih kepada pengelolaan yang sebelumnya bersifat manual beralih ke digital, salah satu wujudnya dalam pengelolaan barang bukti mulai dari penerimaan, penempatan, pemeliharaan, hingga penggunaannya harus tercatat dan tersimpan di dalam sistem digital,” papar Rahmaluddin, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Jumat (25/10/2024).

Rahmaluddin menambahkan, aplikasi pengelolaan barang bukti berbasis website yang diberi nama Sistem Informasi Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Silabuksi) ini masih akan terus berkembang kedepannya.

“Saat ini Silabuksi sendiri baru menjalankan pengelolaan barang buktinya saja. Harapannya seluruh proses bisnis yang ada di Direktorat Labuksi bisa tercover oleh Silabuksi,” ujar Rahmaluddin.

Pada tahun ini setidaknya KPK telah berhasil mengoptimalisasi pemasukan kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas asset recovery, yang terdiri dari mekanisme Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar Rp172 Miliar, hasil rampasan sebesar Rp106 miliar, uang pengganti sebesar Rp266 miliar, serta denda sebesar Rp11 miliar. Adapun total asset recovery sampai dengan bulan September 2024 senilai Rp556 miliar.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 25 November 2024 | 18:30 WIB
Mendagri Tunjuk Rosjonsyah Jadi Plt Gubernur Bengkulu
  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 25 November 2024 | 11:59 WIB
KPU Bengkulu: Pilkada 2024 tak Terpengaruh OTT KPK
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Sabtu, 23 November 2024 | 22:04 WIB
KPK dan PT KAI Perkuat Komitmen Antikorupsi dalam Peringatan Hakordia 2024
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Sabtu, 23 November 2024 | 09:30 WIB
KPK Dorong Penguatan Implementasi Pencegahan dan Pendidikan Antikorupsi di Kemenag
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Sabtu, 23 November 2024 | 01:00 WIB
Setyo Budiyanto Ketua KPK yang Baru
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Kamis, 21 November 2024 | 19:10 WIB
KPK - BPPIK Jalin Sinergitas Penguatan Pemberantasan Korupsi
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 20 November 2024 | 16:52 WIB
KPK Perkuat Pengelolaan Barang Bukti Korupsi lewat Pelatihan Bersama UNODC dan FBI
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Rabu, 20 November 2024 | 13:17 WIB
Dugaan Suap Jabatan, Mantan Kadikbud Maluku Utara Dituntut Tiga Tahun Penjara