Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, menekankan pentingnya penerapan birokrasi yang anti mainstream sebagai langkah utama menuju modernisasi dan inovasi di Indonesia, Jakarta, Jum'at, (11/10/2024). Foto. Kemenko Marves RI.
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, menegaskan pentingnya penerapan birokrasi anti mainstream sebagai kunci utama untuk mendorong modernisasi dan inovasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan nasional melalui pendekatan yang lebih responsif dan adaptif.
Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam acara Forum Kinerja Reformasi Indonesia dan peluncuran buku “Anti Mainstream Bureaucracy” yang ditulis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/10/2024), Menko Luhut menyampaikan bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu pilar penting dalam percepatan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki sistem birokrasi yang responsif, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di tengah pesatnya perubahan dalam sektor maritim dan investasi.
"Dengan transformasi digital, kita bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, serta mempermudah layanan publik yang lebih inklusif," jelas Luhut B. Pandjaitan. Menurutnya, transformasi ini merupakan langkah nyata untuk meninggalkan pola birokrasi lama yang lambat dan penuh hambatan.
Menko Luhut menekankan bahwa teknologi dan inovasi adalah kunci untuk mempercepat reformasi birokrasi yang lebih efisien dan transparan. Beberapa inisiatif seperti e-catalog, SIMBARA, dan INA Digital menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi di lingkungan pemerintahan.
"Birokrasi anti mainstream berarti kita harus berani keluar dari rutinitas lama yang berbelit-belit dan beralih ke sistem yang lebih cepat, transparan, serta memanfaatkan teknologi secara optimal," tambahnya. Menko Luhut berharap agar konsep anti mainstream dalam buku karya Abdullah Azwar Anas dapat diimplementasikan secara luas di seluruh lapisan birokrasi Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dan semangat untuk berubah sebagai elemen kunci dalam menerapkan konsep birokrasi anti mainstream ini. "Dengan langkah ini, saya yakin kita dapat mewujudkan birokrasi yang siap berinovasi dan menjawab tantangan masa depan," ujar Luhut.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah melalui konsep anti mainstream ini tidak hanya diharapkan menjadi wacana semata, tetapi juga harus diterapkan secara nyata di lapangan. Fokus utamanya adalah menciptakan birokrasi yang lebih sederhana, efektif, dan terintegrasi dengan teknologi digital guna mendukung percepatan layanan publik.
Pemerintah Indonesia optimis bahwa melalui reformasi ini, birokrasi di Tanah Air dapat menjadi lebih adaptif dan siap bersaing di tingkat global, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks. Dengan modernisasi birokrasi yang anti mainstream, diharapkan Indonesia mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat dan responsif bagi masyarakat.
