Jakarta, InfoPublik – Upaya memperkuat keamanan siber nasional terus dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan untuk membangun kerangka kerja yang kuat demi melindungi kedaulatan digital Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Eko Dono Indarto, menyatakan bahwa untuk itu pendekatan komprehensif dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan.
"Pemerintah, industri, komunitas, dan akademisi harus saling bekerja sama dalam menjaga ruang siber kita," ujarnya saat membuka Forum Koordinasi dan Konsultasi di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Eko Dono juga menyoroti pentingnya deregulasi kebijakan, serta penguatan melalui standarisasi dan sertifikasi. Langkah-langkah ini harus diikuti dengan pembangunan cyber insurance dan peningkatan koordinasi antar lembaga guna menghilangkan ego sektoral.
"Dengan adanya fleksibilitas komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, kapabilitas nasional dalam menghadapi ancaman siber dapat meningkat," tambahnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Forum ini mengusung tema Penguatan Kebijakan Keamanan Siber dalam Rangka Kedaulatan Digital Nasional, yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah konkret menjaga keamanan siber di Indonesia.
"Forum semacam ini akan menjadi sarana periodik untuk membangun kebijakan keamanan siber yang lebih kuat demi kedaulatan digital yang kita impikan," jelas Eko Dono.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dengan menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat keamanan siber. Namun, Eko Dono menegaskan bahwa upaya ini harus terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta ancaman siber yang semakin dinamis.
