Dalam The 8th Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, The 8th Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2024, Menekankan Peentingnya Kolaborasi Global untuk Keamanan Maaritim, Jakarta, kamis, (26/9/2024). Foto. Humas Kemenko marves RI.
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) menyelenggarakan The 8th Jakarta Geopolitical Forum (JGF) 2024 pada 25-26 September 2024.
Forum yang bertajuk “Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in The Indo-Pacific” ini menjadi ajang strategis bagi komunitas internasional untuk membahas isu-isu maritim yang semakin krusial di kawasan Indo-Pasifik.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun menekankan pentingnya kerja sama global untuk menjaga keamanan maritim, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia.
“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, termasuk ikan, minyak, gas, dan keanekaragaman hayati. Peran laut bagi Indonesia bukan hanya ekonomi, tetapi juga historis dan geopolitik,” jelasnya, Kamis, (26/9/2024).
Menko Luhut pun menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sejalan dengan posisinya di persimpangan rute perdagangan internasional.
Setiap tahunnya, lebih dari 60.000 kapal melintasi perairan Indonesia yang menghubungkan rute perdagangan Barat-Timur dan Utara-Selatan. “Sebagai negara maritim, kita bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim yang menjadi urat nadi perdagangan global,” tambahnya.
Diperkirakan, perdagangan global melalui jalur laut akan tumbuh 2,4% pada 2023 dan lebih dari 2% per tahun hingga 2028. Asia diprediksi menjadi pusat dua pertiga populasi kelas menengah dunia pada 2030, dengan ASEAN sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia.
Luhut jugaa mencatat bahwa pertumbuhan perdagangan ASEAN diproyeksikan akan mencapai USD 1,2 triliun dalam satu dekade, dengan ekspor yang melonjak hingga 90% pada 2031.
Dalam menghadapi tantangan ini, konektivitas maritim menjadi kunci, termasuk integrasi regulasi, teknologi, data, dan sistem keuangan. Di tingkat nasional, Indonesia telah membentuk Ekosistem Logistik Nasional serta E-Government Technology untuk memperlancar arus perdagangan lintas batas dan meningkatkan efisiensi operasional.
“Kami optimis bahwa langkah-langkah ini akan memperkuat tatanan global berbasis aturan untuk pertumbuhan ekonomi masa depan,” tegas Luhut.
Indonesia juga berkomitmen untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar hukum internasional maritim. Menko Luhut menekankan bahwa kolaborasi global diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman di laut, mulai dari perompakan, illegal fishing, hingga tantangan digital seperti keamanan siber maritim.
“Keamanan maritim tidak bisa kita capai sendiri. Dibutuhkan kepercayaan, koordinasi, dan dialog internasional yang inklusif,” ujarnya.
Indonesia mendorong pendekatan tiga langkah: pembentukan mekanisme operasional di laut, kerja sama praktis melalui latihan bersama dan berbagi informasi, serta dialog terbuka yang inklusif.
