Menko Polhukam Ajak Sinergi Nasional Jaga Stabilitas Pilkada Serentak 2024 di Jawa

: Hadiri rapat koordinasi Penyelenggaan pilkada serentak 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan. Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.


Oleh Fatkhurrohim, Kamis, 22 Agustus 2024 | 07:50 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 229


Jakarta, InfoPublik – Sebagai upaya memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 berjalan dengan aman dan lancar, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Berbicara dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Jawa yang digelar di Yogyakarta, Menko Hadi menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita perlu meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyukseskan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tegas Hadi.

Pulau Jawa, yang memiliki lebih dari 50% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional, diakui sebagai wilayah dengan tantangan tersendiri. Menko Hadi menggarisbawahi perlunya langkah-langkah strategis yang melibatkan sinergi erat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu untuk mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul. “Kita harapkan, setiap tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya pengamanan Pilkada Serentak 2024, Kemenko Polhukam pun telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait. Desk ini bertugas memastikan kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, serta sosialisasi tahapan Pilkada kepada masyarakat luas.

Pada forum yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu di DIY umumnya berjalan dengan baik, didukung oleh partisipasi publik yang terus meningkat. Namun, Sri Sultan juga menyoroti beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, seperti praktik politik uang dan perusakan alat kampanye.

“Pemerintah Daerah DIY telah mengambil sejumlah langkah, termasuk pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, pemetaan wilayah rawan konflik, serta optimalisasi aplikasi Sri Krishna dan layanan aduan,” ujar Sri Sultan.

Ia menambahkan bahwa kerja sama semua pihak sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan sukses, sekaligus memperkokoh fondasi demokrasi di Indonesia. Sinergi yang kuat dan langkah antisipatif diharapkan mampu mencegah potensi masalah yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan selama tahapan Pilkada Serentak 2024.

Dengan komitmen ini, Indonesia tidak hanya berharap bisa menyelenggarakan Pilkada yang sukses, tetapi juga memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh negeri.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 18 September 2024 | 12:41 WIB
Kotak Kosong Menang, Bawaslu Siapkan Regulasi Pilkada Ulang
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 17 September 2024 | 20:48 WIB
P3DN Tahap VIII: Sinergi Digital untuk Tingkatkan Daya Saing Produk Lokal
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 17 September 2024 | 15:32 WIB
Bawaslu Ajak Kepala Daerah Jaga Netralitas ASN
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Selasa, 17 September 2024 | 23:56 WIB
Jelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Maluku Utara Antisipasi Isu Negatif
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 17 September 2024 | 13:08 WIB
KPU: 38 Daerah Terima Pendaftaran Calon Tunggal
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 17 September 2024 | 09:10 WIB
Pilkada Serentak 2024, KPU Jabar Harapkan tidak Diwarnai Isu SARA
  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 16 September 2024 | 11:20 WIB
KPU Antisipasi Kecurangan Pilkada Kotak Kosong