Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pembangunan berbasis partisipatif sebagai strategi untuk menghadapi tantangan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Perencanaan pembangunan berbasis partisipatif yang efektif dan terarah bisa dirancang dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)," kata Yusharto melalui keterangan resmi, Selasa (30/4/2024).
Yusharto mengemukakan hal itu saat mengawal Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025–2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Senin (29/4/2024).
Forum musrenbang diharapkan dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini (musrenbang) seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan masalah dan strategi penyelesaiannya yang akan ditindaklanjuti dengan penajaman, penyelarasan dengan rencana pembangunan pemerintah pusat,” kata Yusharto.
Yusharto mengatakan, pada 2025 merupakan tahun strategis sebagai fondasi awal melaksanakan berbagai strategi perencanaan jangka panjang, baik dalam konteks nasional maupun daerah.
“Sehingga sinkronisasi dalam substansi RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025 menjadi keutamaan di tengah masa transisi menuju pemerintahan yang baru,” ujarnya.
Dia mengingatkan, bahwa menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia.
Untuk mencapai hal tersebut, sambung Yusharto, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, meliputi hilirisasi, digitalisasi, pembangunan infrastruktur, distribusi ekonomi, hingga dekarbonisasi.
“Kami harap selama beberapa tahun ke depan, agenda-agenda ini dapat disinergikan dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sehingga cita-cita Indonesia dapat segera tercapai,” ucap Kepala BSKDN.
_compressed.jpeg)
