Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementeriaan Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Janedjri M. Gaffar Menjadi Narasumber dalam kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dengan Masyarakat Tingkat Pusat TA. 2024 di Jakarta, Kamis (2/5/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam.
Jakarta, Infopublik – Guna menjaga hubungan yang harmonis antar komponen bangsa diperlukan upaya menjaga dan mengelola keberagaman, karena Indonesia kaya akan adat dan budaya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementeriaan Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Janedjri M. Gaffar dalam kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial dengan Masyarakat Tingkat Pusat TA. 2024 di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Sejarah menunjukan suatu bangsa dikatakannya akan mengalami perang atau konflik kekerasaan yang tidak berkesudahan bahkan berujung pada kehancuran ketika memaksakan penyeragaman dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Untuk itu, perlu dua hal upaya menjaga hubungan harmonis antar komponen, yaitu adanya kesepakatan tata nilai bersama dan keadilan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Ia pun menekankan perbedaan yang ada mesti dikelola dan ditentukan batas toleransi persinggungannya agar tidak berubah menjadi akar ketidakharmonisan di kemudian hari. Menurutnya, pada titik singgung itulah hukum negara dan etika kehidupan berbangsa mengambil peran.
“Hukum mesti disertai dan ditopang dengan etika kehidupan berbangsa. Untuk itu, pendidikan perilaku untuk menghasilkan anak bangsa yang beretika merupakan hal penting dan mendesak untuk dilakukan,” urainya.
Untuk mewujudkan itu semua, Janedji mengatakan perlu peran segenap komponen bangsa termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, budayawan, dan organisasi kemasyarakatan.
Di kesempatan yang sama, Wakil Asistem Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (Waaster Kasad TNI) Bidang Rencana dan Kemampuan Teritorial (Ren dan Puanter), Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, menyampaikan lima tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lima tantangan tersebut yakni; keragaman kultural, ekonomi yang tidak merata, isu agama dan identitas, polarisasi politik, serta pengaruh media sosial. “Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa diperlukan kolaborasi holistik antar komponen bangsa,” ungkap Terry.
