: Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas isu strategi identifikasi permasalahan penataan gelar kekuatan TNI di Korem Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (25/6/2024). Foto Humas Kemenko Polhukam RI.
Oleh Fatkhurrohim, Sabtu, 29 Juni 2024 | 08:28 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 170
Jakarta, Infopublik – Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar rapat koordinasi membahas isu strategi identifikasi permasalahan penataan gelar kekuatan TNI.
Rapat yang digelar pada Selasa, (25/6/2024) di Komando Resimen (Korem) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut bertujuan untuk memperoleh data serta informasi yang lengkap dan tepat guna menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
"Rapat ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif untuk penataan gelar kekuatan TNI, implementasi hukum terkait permasalahan di Asmore Reef, pengelolaan veteran, serta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Gelar TNI di Provinsi NTT," ujar Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta.
Rapat dihadiri oleh berbagai perwakilan penting, di antaranya Danrem 161/WS, Danlantamal Kupang, Danlanud El Tari, Kabinda NTT, Kaban Kesbangpol Provinsi NTT, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT, Dandim 1604/Kupang, Kepala Kantor Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Bakamla Kupang, dan Kabanbinminvetcad Korem 161/WS.