Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, membuka rapat koordinasi Pilkada Serentak di Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam RI.
Jakarta, Infopublik – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan merupakan hal mutlak yang harus dijaga bersama untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang aman dan damai.
“Stabilitas pada bidang politik, hukum, dan keamanan adalah hal yang sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024,” jelas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat membuka rapat koordinasi di Makassar, Rabu (26/6/2024).
Meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada, katanya, jika tidak dikelola dengan baik, akan dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada Serentak.
Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, namun juga menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam upaya mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi, khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada.
Desk ini melibatkan 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
Selain itu, Menko Polhukam menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan guna mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
Untuk mencegah timbulnya berbagai permasalahan dan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada, hal yang tidak kalah penting adalah menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, TNI, Polri, dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” ungkap Menko Polhukam.
Dengan adanya sinergitas, koordinasi yang baik, serta netralitas dari seluruh pihak terkait, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dapat berjalan dengan aman, damai, dan sukses, memberikan hasil yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat.
_(2)_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
