Masyarakat Harus Diikutkan Pembahasan RCEP

:


Oleh Tri Antoro, Senin, 12 Desember 2016 | 17:48 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 790


Jakarta, InfoPublik - perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dinilai tidak menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat di tanah air. 

"Menolak bagian isi perjanjian yang tidak memungkinkan investasi tanpa alih teknologi, pemberlakuan TRIP-Plus yang menghalangi masuknya obat generik dengan harga murah dan terjangkau, dan rekrutmen tanaga kerja asing besar-besaran dalam suatu investasi dengan mengabaikan tenaga kerja lokal," ujar Anggota DPR RI Komisi VII Mercy Chriesty Barends di melalui siaran pers yang diterima InfoPublik Senin (12/12).  

Menurut dia, Negosiasi RCEP sangat tertutup, tidak transparan, sehingga hal tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum. seharusnya pada setiap perundingann masyarakat diikut sertakan supaya setiap kebijakan yang disepakati dapat berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat.  

"Memastikan proses negosiasi berlangsug transparan dengan melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan dan saran intuk menjamin kepentingan masyarakat," imbuhnya. 

Diketahui, RCEP sebuah blok mega perjanjian perdagangan regional dengan negara Tiongkok sebagai motor penggerak terbesar yang melibatkan 10 negara Asean termasuk Indonesia, China, India, Korea Selatan, New Zealand, Jepan dan Australia.

Perjanjian perdagangan ini akan berdampak masif kepada  3,4 milyar penduduk atau hampir 50 persen penduduk dunia dan diprediksi akan menguasai 30 persen dengan target GDP hingga USD 21.4 triliun.